Jakarta, Wartatasik.com – Sebagaimana dilansir media online Liputan6.com Surat Edaran Menteri Dalam Negeri atau SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ menyentak publik. Penjabat Gubernur disebutkan bisa mencopot maupun memutasi pegawai tanpa izin Mendagri. SE Mendagri itu ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian pada 14 September 2022. Ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia. Berlaku untuk Pelaksana tugas atau Plt, Penjabat atau Pj, maupun Penjabat sementara atau Pjs Kepala Daerah. Sejumlah pihak mempermasalahkan SE Mendagri tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan. Dianggap memberikan kewenangan yang besar kepada Plt, Pj, dan Pjs Kepala Daerah, sehingga bisa memicu abuse of…
Termasuk Pjs Kepala Daerah, Infografis Penjabat Gubernur Bisa Copot dan Mutasi Pegawai Tanpa Izin Kemendagri
