Kota, Wartatasik.com – Masih terkait 100 hari kerja kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan – Diky Chandra terus menuai sorotan.
Hingga saat ini, kebijakan yang diharapkan masyarakat belum terasa serta perubahan signifikan yang nampak terlihat dalam kehidupan sehari-hari warga.
Sorotan dan kritikan, kali ini datang dari Politisi Partai Demokrat Kota Tasikmalaya, Irfan Ramdhani.
Ia menilai, penanganan masalah sampah yang menumpuk di beberapa lokasi perlu dipertanyakan.
Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup harus menjelaskan apakah anggaran untuk pengelolaan dan pengangkutan sampah sudah tersedia.
“Kalau anggaran ada, seberapa besar? Apakah penggunaannya tepat sasaran atau justru defisit? Sampah masih terlihat menumpuk di banyak tempat,” ujar Irfan, Senin (21/4/25).
Katanya lagi, sejauh mana Wali Kota Tasikmalaya terlibat dalam program-program yang dijalankan dan evaluasi kinerja menjelang 100 hari kerja mereka.
Selain itu juga, ia menyoroti kurangnya koordinasi dan komunikasi yang terjalin antara Wali Kota dengan dinas-dinas terkait dalam menjalankan program-program pemerintah.
“Hingga saat ini, belum ada gebrakan nyata yang dirasakan masyarakat. Apakah Wali Kota sudah melakukan rapat koordinasi mengenai program dan evaluasi? Apakah beliau paham betul kebutuhan anggaran tiap OPD?” tegasnya.
Irfan bahkan menyarankan agar DPRD memanggil Wali Kota untuk mempertanyakan kinerja dan program prioritas yang sudah dijalankan.
Tokoh pemuda sekaligus pemerhati kebijakan di Kota Tasikmalaya tersebut menambahkan, jika melihat tren kepemimpinan saat ini, pemimpin harus memberi contoh secara langsung.
Ia akan mendukung langkah-langkah Wali Kota yang dilakukan dengan cepat dan berdampak positif bagi masyarakat. “Namun, hal tersebut harus terwujud dalam bentuk tindakan nyata, bukan hanya sekadar wacana,” pungkasnya.
BACA JUGA: Jelang 100 Hari Kerja, Sekjen LAKRI Jabar: Viman – Diky Belum Paham Tupoksi
Sebagaimana dilansir Kabar Priangan yang menyebutkan, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra, mengatakan, Pemerintah Kota Tasikmalaya akan segera berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membahas persoalan di Kota mutiara Priangan Timur.
Diky berujar, persoalan yang dibahas meliputi masalah sampah dan potensi kekeringan yang diprediksi akan terjadi. Pemerintah Kota, lanjut Diky, tengah memetakan 31 titik rawan kekeringan untuk diantisipasi.
“Kami sedang menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 100 hari kerja, dengan melibatkan semua stakeholder,” imbuhnya.
“Melalui Focus Grup Discussion (FGD) bersama dinas terkait, kami akan merumuskan solusi yang tepat agar Wali Kota dapat memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat,” ujar Diky, Minggu 20 April 2025 kemarin. Red
