
Kota, Wartatasik.com – Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Tasikmalaya terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Demikian disampaikan Kepala Bagian PEPK dan LMS Dendy Juandi mewakili Plt. Kepala OJK Tasikmalaya dalam Rapat Pleno TPAKD Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan di Kantor Walikota, Selasa (6/5/2025).
“Kota Tasikmalaya, yang dikenal sebagai Kota Santri, memiliki potensi dan peluang besar dalam pengembangan ekonomi syariah melalui optimalisasi produk dan jasa yang berbasis prinsip Islam,” kata Dendy.
Lebih lanjut, TPAKD Kota Tasikmalaya pada tahun ini telah menyusun sejumlah Program Kerja (Proker) baru salah satunya adalah penguatan inklusi Tabungan Syariah. Program yang telah dirancang ini tidak hanya menyasar peningkatan inklusi keuangan di sektor perbankan syariah saja namun juga memperluas jangkauan ke sektor industri keuangan non bank (IKNB) melalui program asuransi usaha tani padi (AUTP) dan sektor Pasar Modal melalui proker edukasi Sekolah Pasar Modal (SPM).
“Peningkatan inklusi dan literasi keuangan ini tentunya merupakan kerja bersama dalam TPAKD yang terdiri dari OJK, BI, Pemerintah Daerah dan industri jasa keuangan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Ia juga menyampaikan perkembangan kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Kerja OJK Tasikmalaya yang hingga Februari 2025 tumbuh positif di tengah kinerja perekonomian nasional yang relatif stabil. Hal ini tercermin dari pertumbuhan, profil risiko yang terjaga serta likuiditas yang memadai di masing-masing sektor jasa keuangan.
Aset perbankan di wilayah pegawasan Kantor OJK Tasikmalaya pada Februari 2025 meningkat 1,41 persen (yoy) dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Februari 2025 tercatat meningkat 4,76 persen (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan kredit menurun 1,01 persen (yoy) yang berdasarkan jenis penggunaannya, kedit modal modal kerja menurun sebesar 10,82 persen (yoy) sehingga diperlukan upaya peningkatan inklusi keuangan untuk UMKM.
“Program Business Matching yang sebelumnya telah terlaksana di tahun 2024, pada tahun ini akan lebih dioptimalkan lagi dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan untuk UMKM khususnya UMKM pemula yang belum pernah mendapatkan kredit/pembiayaan dari perbankan dengan tujuan akhirnya bisa meningkatkan produk dan jasa yang diberikan,” tambahnya.
Rapat Pleno turut dihadiri oleh Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, perwakilan Bank Indonesia KPw Tasikmalaya, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) antara lain perbankan dan asuransi serta TPAKD Kota Tasikmalaya lainnya.
Dalam kesempatan tersebut Viman Alfarizi Ramadhan, memberikan penjelasan terkait dengan program kerja 2025 dan pentingnya kolaborasi bersama agar target yang telah ditentukan pada rapat pra pleno dapat tercapai.
“Terdapat 7 (tujuh) program kerja TPAKD pada tahun ini dan merupakan upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan untuk semua kalangan, semua program TPAKD berpijak pada visi besar Kota Tasikmalaya yang telah dituangkan dalam RPJMD 2025-2029 yaitu Tasikmalaya sebagai Kota Industri Jasa dan Perdagangan yang Religius, Inovatif, Maju dan Berkelanjutan,” ujar Viman.
Viman menyampaikan 7 program kerja TPAKD antara lain:
- Satu Rekening Satu Pelajar
- Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
- Business Matching UMKM
- Sekolah Pasar Modal (SPM)
- Layanan Keuangan Digital
- Tabungan Syariah
- Tabungan Emas
Viman menyatakan bahwa seluruh program kerja yang telah terbentuk ini bukan hanya representasi kerja birokrasi, tetapi refleksi dari semangat pelayanan yang hadir untuk semua. Sejalan dengan misi besar Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menciptakan “Tasik Melayani”, maka seluruh kebijakan dan program harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan nyata di lapangan.
“Ke depan OJK akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam TPAKD sehingga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di daerah khususnya dalam peningkatkan literasi dan inklusi terhadap produk dan layanan jasa keuangan,” tandasnya. Red