Kota, Wartatasik.com – Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Fraksi PDI Perjuangan Kepler Sianturi S.MG.,M.A soroti pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang dinilai tidak optimal.
Kepler menilai, harus ada evaluasi dan penambahan personel pada bagian pelayanan di Dinas Sosial yang menurutnya harus bisa segera dilakukan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau berbicara pelayanan publik khususnya di Dinas Sosial memang harus bisa sangat-sangat optimal. Pasalnya, itu menyangkut dengan masyarakat langsung yang harus dilayani dengan sangat baik,” ujar Kepler kepada Crew Wartatasik.com pada, Kamis (18/09/2025).
Dengan adanya, lanjutnya, penambahan personel dan juga evaluasi secara menyeluruh itu merupakan salah satu solusi agar pelayanan publik tersebut bisa berjalan secara optimal.
Tak hanya itu, dirinya juga menyoroti terkait permasalahan KIS PBI masyarakat yang banyak diblokir. Dirinya menilai hal tersebut perlu adanya duduk bersama terlebih dahulu dengan Pemkot dalam hal ini Dinsos, Dinkes dan BPJS Kesehatan.
“Pemkot perlu alokasikan dana untuk menanggulangi permasalahan BPJS yang diblokir, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. Karena kita sepakati bersama bahwa jaminan kesehatan masyarakat ini merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Kepler menyarankan Pemkot Tasikmalaya dalam hal ini Dinas Sosial mengadakan posko pengaduan untuk melayani masyarakat yang memang KIS PBI nya terkendala/diblokir.
“Karena akhir-akhir ini saya sering menerima laporan masyarakat yang kesulitan dalam mengurus KIS padahal masyarakat tersebut sedang mengalami sakit yang cukup parah. Dan pada saat melakukan pengurusan KIS tersebut, pelayanan di Dinsos ini lamban yang mengakibatkan pelayan di Rumah Sakit juga terkendala,” jelasnya.
Seperti contoh satu kasus, jelas Kepler, dimana ada satu pasien yang KIS nya tidak aktif/di blokir. Namun pada saat melakukan pengajuan ke Dinsos, pasien tersebut harus melengkapi persyaratan tambahan yakni surat rujukan.
“Padahal diperiksa pun belum mau keluar rujukan bagaimana?. Hal ini yang harus jadi perhatian Dinsos untuk bahan evaluasi,” pungkasnya. MF
