Kota, Wartatasik.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak pertama kali dijalankan hingga kini masih terus menjadi sorotan, perbincangan, dan banyak menuai polemik di kalangan masyarakat.
Mulai dari menu tidak disukai, makanan yang sudah basi, terdapat belatung didalamnya, menu minimalis dan juga keracunan yang diduga usai mengkonsumsi MBG.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi S.MG.,MA., angkat bicara.
Ia mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat, baik makanan basi, bau, juga lain sebagainya dan meminta Program MBG ini di evaluasi secara menyeluruh.
Mengenai kelayakan menu, lanjutnya, setiap MBG ada ahli gizi yang mengatur makanan apa yang layak, bergizi dan bisa di konsumsi oleh berbagai siswa.
“Disini, ahli gizi tersebut harus berperan untuk memastikan makanan yang di beli dan di distribusikan kepada masyarakat benar-benar aman dan bergizi,” ujarnya kepada Crew Wartatasik.com, Kamis (25/09/2025).
Dirinya menyebutkan salah satu contoh makanan yang harus paling di antisipasi adalah daging ayam yang menurutnya banyak ditemukan ketidaklayakan.
”Saya pernah menemukan ada daging ayam tiren dengan jumlah yang cukup banyak diperjualbelikan. Pada saat itu, saya dengan pihak terkait langsung melakukan sidak ke beberapa penjual dan Rumah Potong Ayam (RPA) yang ada di Kota Tasikmalaya,” ungkapnya lagi.
Dengan adanya temuan tersebut, Ia berpesan, MBG juga harus berhati-hati dan harus bisa memastikan setiap produk yang akan di beli aman dan sesuai.
Mengapa harus demikian? Karena sejatinya program MBG ini baik, dan sangat membantu Masyarakat, “Tetapi, kualitas harus tetap di perhatikan, karena makanan sehat dan bergizi tersebut akan menentukan masa depan anak bangsa kita,” tambahnya.
Kepler juga memberikan masukan agar makanan MBG ini benar benar di makan dan disukai oleh anak-anak supaya program tersebut bisa di manfaatkan secara maksimal.
Kalau program MBG ini akan di lanjut, katanya, pemerintah harus turun untuk mengecek ke lokasi MBG, pastikan sesuai dengan standar atau tidak?.
BACA JUGA: Kuota Terbatas, BGN Buka Kembali Pendaftaran Kemitraan SPPG
“Upaya tersebut dapat berguna untuk meningkatkan kemanan dan meminimalisir permasalahan. MBG ini program yang baik, anggaran yang di tetapkan oleh pemerintah pusat juga sudah maksimal, artinya hindari permainan yang bisa merugikan rakyat dan negara,” tegasnya.
Lanjut Kepler, seharusnya pemerintah juga segera membentuk tim investigasi yang di dalamnya melibatkan semua pihak baik APH maupun pemerintahan.
“Hal tersebut bertujuan untuk menerima dan menindaklanjuti serta mencegah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program tersebut,” pungkasnya. MF
