Kota, Wartatasik.com – Menyikapi Dinamika Aksi Evaluasi Satu Tahun Kinerja Walikota Tasikmalaya yg dilakukan oleh sahabat2 PMII.
Dinamika yang terjadi atas aksi PMII dalam mengevaluasi satu tahun kinerja Walikota Tasikmalaya yang berakhir pada insiden kericuhan.
Sekretaris Umum IKA PMII Kota Tasikmalaya, Sekaligus Majlis Pembina Cabang (MABINCAB) PC PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP., mengatakan sebagai pengurus Alumni (PC IKA PMII Kota Tasikmalaya menyampaikan dan mengingatkan poin-poin sebagai berikut:
1. Menagih Janji “Terkoneksi Tanpa Spasi”
Sangat disayangkan, sebuah aksi evaluasi yang berangkat dari niat intelektual harus berakhir ricuh hanya karena tersumbatnya ruang dialog. Jargon “Terkoneksi Tanpa Spasi” milik Walikota seharusnya menjadi manifestasi keterbukaan, bukan justru menghadirkan “spasi” berupa pagar besi dan barikade polisi. Kami menilai, ketidakhadiran Walikota secara langsung adalah pemicu utama meningkatnya eskalasi di lapangan.
2. Kedepankan Fakta, Hentikan Narasi Berlebihan
Kami meminta semua pihak, terutama pihak kepolisian, untuk bersikap proporsional dalam memberikan keterangan. Menghembuskan isu penggunaan senjata tajam hanya berdasarkan kerobekan kecil pada kerah seragam adalah tindakan yang terburu-buru dan berpotensi memicu fitnah (stigma negatif) terhadap gerakan mahasiswa. Di sisi lain, fakta adanya korban luka dari pihak mahasiswa PMII harus menjadi catatan evaluasi bagi SOP pengamanan aparat di lapangan.
3. Media Sebagai Pilar Edukasi, Bukan Sensasi
Kami menghimbau dan menginginkan rekan-rekan media untuk tetap fokus pada substansi gerakan. Karna kami masih meyakini bahwa media/jurnalis adalah kawan seperjuangan kita, sebagai penyangga demokrasi. Isu utama adalah Evaluasi Kinerja Walikota, bukan insiden fisik yang bersifat pernak-pernik. Jangan sampai narasi “baju robek” menenggelamkan poin-poin kritis mahasiswa PMII mengenai rapor merah atau persoalan pembangunan di Kota Tasikmalaya yang seharusnya diketahui publik.
4. Ajakan Dialog Terbuka
Sebagai Alumni, kami mengingatkan bahwa mahasiswa PMII adalah aset kritis daerah. Evaluasi adalah hal yang lumrah dan menyehatkan bagi demokrasi. Kami berharap Walikota untuk segera membuka ruang audiensi yang bermartabat guna menjawab tuntutan mahasiswa, agar persoalan ini tidak berlarut menjadi krisis kepercayaan publik. Utamakan diskusi daripada lari, karena ini memimpin sebuah kota bukan memimpin tim balap lari maraton. Red
