Amati Kasus SS, Dede Sebut Penyidik Terkesan Memaksakan

 1,534 total views

Dede Sukmajaya / dok

Kota, Wartatasik.com  – Munculnya pemberitaan di media online tentang kasus yang sedang ramai dibicarakan terkait dugaan penganiyaan yang dilakukan SS kepada FG sama-sama ASN di lingkungan Pemkot Tasikmalaya, menuai beragam pendapat. Salah satunya dari Ketua GMBI Distrik Kota Tasikmalaya Dede Sukmajaya yang menyatakan, bahwa pemberitaan tersebut kurang berimbang, termasuk dari segi proses hukumnya.

Mengingat, kata Dede, pasal yang diterapkan oleh pihak penyidik terkesan dipaksakan dan tidak mencerminkan rasa keadilan. “Kalau melihat cerita tentang kronologis kejadian perkelahian antara SS dan FG bermula dari dipanggilnya SS oleh FG dan disuruh masuk ke ruangan FG serta pintu ruangan dikunci oleh FG. Maka, kalau boleh berpendapat di situ telah terjadi perencanaan perkelahian oleh FG diruangannya. Pada saat terjadi perkelahian, entah siapa yang memulai,” paparnya, Jum’at (15/12/2017).

Menurutnya, melihat dari gambaran kronologis tersebut pihak penyidik akan lebih tepat jika menerapkan pasal 184 tentang perkelahian, tidak memaksakan pasal 351 KUHAP. “Saya lebih menyayangkan lagi diinternal Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa terjadi hal seperti itu. Kemudian berpikir andai saja di Pemkot Tasik ada dan berfungsi PPNS maka selayaknya kasus ini dapat diselesaikan di ranah tersebut, sehingga hal itu membuat wibawa pemerintah tetap terjaga,” ungkap Dede.

Jika saja kasus tersebut terus bergulir dan nantinya ada yang divonis oleh putusan pengadilan, lanjut Ia, maka ada 2 hal yang dirugikan. Selain wibawa wali kota selaku kepala daerah yang tidak bisa menyelesaikan kasus secara intern di pemerintahan juga merugikan orang yang terkena putusan hukum apabila dinyatakan bersalah oleh hakim di Pengadilan. “Ini yang saya khawatirkan. Saya hanya menyesalkan kejadian tersebut. Kenapa tidak segera ditangani langsung oleh Pak wali kota?,” tanya Dede.

“Intinya yang jelas, PPNS harus diaktifkan kembali untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di internal PNS. Jangan sampai dengan kejadian di atas ada kesan pemerintah daerah dan wali kota ada keberpihakan kepada seseorang dari 2 orang yang bermasalah,” tuturnya, mengakhiri. Indra

Related posts