Anggota Dewan Pusat Datangi Apdesi dan Muspika Karangnunggal

 1,542 total views

Foto bareng H. Ahmad Zacky dengan Adpesi dan Muspika Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya | Foto : Seda
Foto bareng H. Ahmad Zacky dengan Adpesi dan Muspika Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya | Foto : Seda

Kabupaten, Wartatasik.com – Anggota  DPR/MPR RI Komisi III dari Fraksi Golkar H. Ahmad Zacky Siradj, Selasa (13/9), melakukan Kunjungan Kerja (Kuker) perorangan sekaligus bersilaturahmi dengan Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi) dan unsur Muspika se-Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

Acara yang digelar di aula kantor kecamatan tersebut dihadiri Ketua Apdesi Kec. Karangnunggal, para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta unsur muspika. Pada kesempatan itu, Ahmad Zacky mengungkapkan rasa syukur dapat bertemu dengan semua yang hadir.

”Acara silaturahmi ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan diantara kita. Saya memang diam di Ibu Kota Jakarta, namun dengan  masyarakat Tasikmalaya adalah saudara dan kebetulan Kab. Tasikmalaya  merupakan Dapil saya,” terangnya.

Ia menambahkan, berbagai permasalahan yang saat ini banyak menimpah bangsa Indonesia berimplikasi terhadap tatanan dalam kehidupan masyarakat, mulai dari permasalahan HAM, Hukum serta Keamanan mengancam kedaulatan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

”Kegiatan kunjungan kerja perlu dilakukan demi mengetahui kondisi di daerah dengan berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ini akan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi dan bahan pengkajian serta pembahasan nanti di pusat,” jelasnya.

Pihaknya juga memberikan pembekalan dan pemahaman terkait bidang dan ruang lingkup garapannya. ”Saat ini di Komisi III DPR RI sedang membahas perubahan RUU KUHP. Kita ketahui RUU yang kita pakai saat ini hasil peninggalan kolonial yang sudah cukup lama, sehingga banyak produk-produk hukum yang menguntungkan pihak asing alias tidak berpihak kepada masyarakat,” kata Ia

Dirinya menuturkan pemahaman persoalan yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan bukan hanya tanggungjawab DPR pusat atau aparat pemerintah, namun juga masyarakat agar pelaksanaan UU tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Laporan: Seda

Related posts