Buka Bimtek Sistem Keuangan Desa, Bupati Sarankan Camat dan Kades Sering Konsultasi

 711 total views,  9 views today

Bupati H. Uu Ruzhanul Ulum membuka acara Bimtek Sistem Keuangan Desa / EQi
Bupati H. Uu Ruzhanul Ulum membuka acara Bimtek Sistem Keuangan Desa / EQi

Kabupaten, Wartatasik.com – Bupati Tasikmalaya H. Uu Ruzhanul Ulum membuka resmi Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya, di Hotel City, Selasa (07/03). Acara tersebut dihadiri oleh Sekda Kab. Tasikmalaya H. Abdul Kodir, Kepala Inspektorat H. Iwan S, Kepala Dinas PMDPAKB, Para Kabag, Para Camat juga para peserta Bintek.

Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPKP Provinsi Jawa Barat atas kesediannya memberikan materi dalam Bimtek tersebut. Ia mengungkapkan, bahwa kegiatan itu sangat penting mengingat adanya dana atau keuangan yang langsung turun atau diterima oleh pemerintah desa yang melakukan akad atau transaksi. Hal itu, lanjutnya, sesuai dengan Firman Alloh “Kalau kita melakukan akad maka harus tertulis, dengan catatan yang menulisnya oleh sekretaris yang adil”.

“Maka kegiatan ini merupakan sebuah harapan dan keinginan agar para peserta Bintek melaksanakan anjuran Al-quran Surat Al-Baqoroh ini dalam transaksi atau akad menggunakan tanda bukti, yang secara teknik akan dijelaskan oleh kepala BPKP Prov. Jawa Barat, sehingga dalam pengalokasian dananya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya. Bupati berpesan untuk tidak mengabaikan administrasi dan transaksik sekecil apapun. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, katanya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan pemantauan terhadap alokasi keuangan pemerintah desa, karena pada tahun 2018 BPK akan masuk ke Pemerintah Desa.

“Untuk menindaklanjuti saran KPK, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengintruksikan serta menugaskan kepada Kepala Inspektorat untuk memeriksa beberapa desa secara random, memeriksa administrasi, transaksi pemerintah desa, dan diharapkan kepala desa tidak merasa takut atas kehadiran Inspektorat, karena akan memeberikan pengarahan, koreksi terhadap pemerintah desa, agar nanti apabila ada pemeriksaan dari BPK hasilnya memuaskan,” tuturnya, seraya menyarankan kepada seluruh Camat sering berkonsultasi dengan para kepala desa, agar hal-hal yang tidak dipahami oleh para kepala desa bisa diputuskan bersama.

Laporan: EQi

Related posts