Kota, Wartatasik.com – Pengurus Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kota Tasikmalaya sambangi Kantor DPRD Kota Tasikmalaya untuk bersilaturahmi dengan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat 1 DPRD Kota Tasikmalaya dan disambut hangat oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H. Undang Syafrudin, S.,MPd., Wakil Ketua H. Yadi Mulyadi, SH., serta dua anggota, yaitu Habib Qosim Nurwahab dan Dian Kuswardianto pada, Kamis (18/09/2025).
Pada kesempatan tersebut, turut hadir PLT. BIMAIS Kemenag Kota Tasikmalaya, H. Ujang Muslihat, ST., M.Pd., yang membersamai para pengurus APRI.
Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kota Tasikmalaya H. Yuyu Sopiudin, SH.I menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, khususnya yang berkaitan dengan peran dan fungsi penghulu sebagai pelayanan umat.
“Pertama, terkait tingginya angka pernikahan sirri dan pernikahan dini di Kota Tasikmalaya yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Penghulu diharapkan dapat berperan aktif membangun posisi tawar (bargaining position) bersama pemerintah dalam mencegah dan meminimalisir praktik tersebut,” ucapnya
Yang kedua, lanjutnya, terkait masih banyak aset wakaf yang belum memiliki legalitas hukum karena ikrar wakaf di masa lalu dilakukan tanpa pencatatan resmi. “Kondisi ini menyulitkan para nazhir dalam mengurus kepastian hukum aset yang dikelolanya,” tambahnya.
Ia berharap melalui momentum silaturahmi ini, lahir langkah konkret berupa penguatan regulasi, peningkatan fasilitas, serta kolaborasi berkelanjutan antara APRI, DPRD, dan pemerintah daerah. “Dengan begitu, penghulu dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.
“Alhamdulillah Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi penghulu dalam melayani masyarakat. Tidak jarang, penghulu tetap memberikan pelayanan meskipun di luar jam kerja maupun pada hari libur. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan fasilitas penunjang masih sangat terbatas. Hingga kini, penghulu masih menggunakan kendaraan pribadi tanpa dukungan biaya transportasi ataupun pemeliharaan dari pemerintah,” pungkasnya. MF
