Diduga Ada Penyelewengan dalam Proses Pembebasan Lahan Mega Proyek Bendungan Leuwi Keris

 2,253 total views

Gelar audiensi perwakilan warga Desa. Ancol terkait dugaan penyelewengan mega proyek Bendungan Leuwi Keris / EQi
Gelar audiensi perwakilan warga Desa. Ancol terkait dugaan penyelewengan mega proyek Bendungan Leuwi Keris / EQi

Kabupaten, Wartatasik.com – Dampak tidak adannya transfaransi harga dan keadilan dari Pemerintah khususnya panitia pembebasan tanah milik warga Desa. Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya yang terkena Mega Proyek Bendungan Leuwi Keris senilai Rp. 1,7 trilyun, perwakilan masyarakat desa tersebut menggelar audiensi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), BPN Kab. Tasikmalaya dan pihak Pemkab Tasikmalaya yang difasilitasi oleh Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya dii Gedung DPRD Kab. Tasikmalaya, Senin (13/03) tadi siang, di moderatori oleh Ketua Komisi I H. Arief Rachman.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan elemen masyarakat Heri mengatakan, pada dasarnya warga tidak menuntut ganti rugi, namun menuntut dokumen negara yang menjadi hak masyarakat seperti penaksir tanah, berita acara kandungan di atas tanah yang darisitu dinilai akan nampak berapa pihak yang diterima oleh masyarakat dan dibayarkan oleh negara dengan dugaan adanya kejanggalan. Versi masyarakat, terangnya, pengadaan tanah tersebut tanpa melalui proses musyawarah dan terkesan tertutup.

“Ini melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ayat E tentang adanya keterbukaan. Sampai detik ini berkas dokumen yang menjadi hak masyarakat tidak diberikan dengan berbagai alasan yang tidak logis. Pasalnya, dalam pembebasan Tanah Wiracakra dalam berita acara diduga banyak tanda tangan yang dipalsukan dan tidak menutup kemungkinan dalam pembebasan tanah itu banyak pemalsuan tanda tangan juga terindikasi adanya korupsi. Kalau bekerja sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan kenapa susah memberikan dokumen berita acara dan memberikan jawaban alias tidak berbelit-belit,” tegasnya.

“Tidak adanya keterbukaan, musyawarah dan kwitansi penerimaan uang sebagai dugaan adanya indikasi kuat penyelewengan dan waktu penyerahan uangnya pun dilakukan dua hari sebelum lebaran ketika masyarakat membutuhkan keuangan,” tutur Ia.

Laporan: EQi

Related posts