Diskusi Kasus Dugaan Gratifikasi Lotte Mart

 609 total views,  4 views today

Suasana diskusi kasus dugaan gratifikasi Lotte Mart di DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (23/06) | Foto Grid : Awang
Suasana diskusi kasus dugaan gratifikasi Lotte Mart di DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (23/06) | Foto Grid : Awang

Kota, Wartatasik.com – Forum Masyarakat Kota Tasikmalaya (FORMAKTAS) menggelar diskusi tentang dugaan kasus penyalahgunaan wewenang gratifikasi Lotte Mart yang sudah beredar luas di masyarakat di Ruang Pansus/Panmus DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (23/06). Acara dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, LSM dan juga Ormas.

H. Sigit mengatakan forum diskusi bertujuan untuk menghimpun beberapa elemen yang nantinya menjadi sebuah wadah terbuka mengingat sampai hari ini meskipun banyak LSM maupun Ormas namun tak pernah ada satupun kasus korupsi dengan hasil yang positif dan memuaskan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Pengamat Politik Asep Tamam menegaskan bahwa dugaan kasus Lotte Mart merupakan salah satu korban dan kasus yang harus dijadikan contoh untuk dibawa ke ranah kejaksaan sehingga menghasilkan putusan hukum. Ia mengharapkan kepada semua pihak terkait agar bisa bekerjasama dalam menegakan hukum di Kota Tasikmalaya.

Sementara, menurut Nanang Nurjamil, persoalan Lotte Mart merupakan perubahan atas Perda No. 1 tahun 2014 tentang pasar tradisional dan pasar modern yang dirubah sebelum berlaku efektif dan dirubah kembali di Tahun 2015 yang justru subtansinya sangat bertolak belakang. “Karena di Pasal 10 ada esensi bahwa seluruh pasar tradisional dan modern harus mengacu terhadap RDTR. Sedangkan RDTRnya sendiri belum selesai. Lalu, kenapa perdanya sudah dikeluarkan?. Jadi, perubahan Perda tersebut disinyalir atas pesanan atau permintaan dari pihak eksekutif,” tegas Ia.

Disamping itu, dirinya mempertanyakan mengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB Lotte Mart yang tidak didasari dengan tuntasnya AMDAL sehingga bertentangan dengan undang-undang yang menerangkan bahwa syarat keluarnya IMB harus memiliki AMDAL atau UKL dan UPL. “Dalam kasus ini juga diduga adanya pencucian uang. Dibuktikan dengan adanya uang yang tersimpan dalam sebuah buku tabungan bernilai 1,5 miliar yang tidak jelas sumbernya dari mana, milik siapa dan juga peruntukannya. Hal ini perlu ada pembuktian hukum. Intinya, permasalahan ini harus diselesaikan dipersidangan agar tidak menimbulkan fitnah. Kami turut menyesalkan kenapa baru muncul akhir-akhir ini,” tandasnya. EQi

 

 

Related posts

Leave a Comment