Dugaan Pelanggaran Pembangunan Perum Bumi Parahyangan Tembus Kejati

 2,504 total views

Proses pelaporan dugaan pelanggaran pembangunan Perumahan Bumi Parahyangan ke Kejati Jawa Barat di Bandung oleh Aliansi Ormas dan LSM Tasikmalaya, Senin (15/05) / Dok

Bandung, Wartatasik.com – Aliansi Ormas dan LSM Tasikmalaya yang terdiri dari Ormas Garuda Pusaka Nusantara (GAPURA), Forum Pemerhati Kebijakan (FPK) dan Gerakan Reformasi Masyarakat Indonesia (Gremasi), Senin (15/05), resmi melaporkan dugaan pelanggaran proses perizinan pembangunan Komplek Perumahan Bumi Parahyangan yang beralamat di Jl. Garuda Kota Tasikmalaya ke Kejaksaan Tinggi di Bandung-Jawa Barat.

Salah satu Anggota Aliansi Ormas dan LSM dari Ormas Gapura Tatang Toke menegaskan, pelaporan dilakukan atas kekurangpuasan dan ketidakpercayaan terhadap yudikatif penegakan hukum juga pemerintah yang selama ini tidak menjalankan perannya. “Karena sebetulnya persoalan Perum Bumi Parahyangan ini sudah sejak lama diberitahukan kepada pemrintah untuk segera melakukan pengkajian ulang baik tentang proses perizinan maupun rekomendasi-rekomendasi lainnya,” ujar Ia.

Menurutnya, pembangunan komplek perumahan tersebut sudah melanggar aturan atau ketentuan Garis Sempadan Sungai (GSS) karena  membangun sebagian unit rumah tepat dipinggir sungai dengan tidak memberikan ruang sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. “Secara regulasinya, ini merupakan tanggungjawab Pemkot yang selama ini sudah melakukan pembiaran bahkan kami lihat mungkin terjadi gratifikasi dan konspirasi antara si pengembang dengan pemerintahan karena tidak adanya tindakan tegas kepada pihak pengembang yang telah melakukan pelanggaran,” ungkap Tatang.

Dengan demikian, pihaknya bersama Ormas dan LSM lainnya berupaya mencari kebenaran. “Selanjutnya, kejadian ini menjadi sebuah intropeksi untuk Pemkot agar segera menata diri jangan sampai pengembang ini dibiarkan seenaknya tanpa adanya pengawasan dan pengendalian intitusi teknis dalam hal ini dinas-dinas terkait seperti Dinas PUPR dan BBWS yang notabene bertanggungjawab terhadap pelanggaran ini termasuk juga pihak perbankan dan investor selaku penyuplai dana pembangunan dan pembebasan lahan perumahan tersebut. Jadi, kami mohon pemerintah turun tangan untuk mengkaji ulang dan menindak tegas jika terjadi pelanggaran atau hal-hal di luar aturan,” katanya.

Andai tak ada tindakan apapun dari pihak yang berwenang, lanjut Tatang, pihaknya atas nama warga Tasikmalaya akan terus berupaya mendorong pemerintah supaya kembali kepada porsinya masing-masing hingga tidak terjadi atau tidak ada lagi pembangunan Kota Tasikmalaya untuk kepentingan-kepentingan pribadi.

Laporan: Indra/Asron

Related posts