ISGAT Desak OJK Tutup Leasing yang Sewa Preman

 2,173 total views

Audiensi Forum ISGAT di DPRD Kota Tasikmalaya / Awen

Kota, Wartatasik.com – Islam Sukapura Menggugat (ISGAT), Kamis (09/11/2017), kembali mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya untuk beraudiensi dalam rangka menindaklanjuti persoalan keberadaan Leasing/Finance dan juga Debt Collector (DC). Dalam giat audensi yang berlangsung di Gedung Serbaguna dan diterima oleh Komisi II tersebut, Ketua ISGAT Nanang Nurjamil mengaku kesal dengan sepak terjang para DC di jalanan yang telah semena-mena melakukan perampasan unit sepeda motor atau mobil tanpa mengindahkan norma juga kaidah-kaidah yang berlaku.

Seperti dicontohkannya dalam kasus yang menimpa salah seorang nasabah saat sedang melintas di Jalan Mangkubumi-Indihiang (Mangin) pada malam hari,  dengan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarainya diambil secara paksa lalu sang pemilik disuruh pulang berjalan kaki. Dengan banyaknya kejadian-kejadian itu, pihaknya menanyakan sejauh mana pengawasan serta peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap aktifitas Leasing juga para DC di Tasikmalaya. “Karena perusahaan-perusahaan itu menggunakan jasa preman untuk melakukan perampasan kendaraan di jalan. Ini sangat meresahkan masyarakat, sehingga kami menuntut agar pihak OJK menutup semua Leasing yang menyewa preman. Lalu, sanksi apa yang diberikan OJK terhadap perusahaan-perusahaan tersebut?,” katanya.

[sc name=”iklanadsense2″]

Sementara itu, Anggota ISGAT lainnya, Tatang Sutarman (Tatang Toke) merasa kecewa atas tidak dihadirkannya pihak kepolisian sebagai penegak hukum dalam audiensi yang notabene merupakan bagian dari tugasnya. “Kami, Forum ISGAT hadir untuk menjadikan Tasik lebih kondusif. Bukan dari gabungan radikalisme anti Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitu juga dari pihak Leasing tidak ada. Seharusnya bisa hadir disini, agar mengetahui bahwa OJK berwenang menutup terhadap jasa keuangan yang melanggar. Kami harap para eksekutif, legislatif  maupun yudikatif tidak diam, harus melakukan tindakan secara real dan kongkrit di lapangan,” tegas Ia.

Disamping itu, lanjutnya, keabsahan surat-surat perizinan yang dikeluarkan OJK untuk finance patut dipertanyakan. Sebagaimana pengawasan OJK terhadap finance dan pengawasan finance terhadap DC. Kemudian, dalam kesempatan itu pihak OJK menyarankan kepada perusahaan pembiayaan atau Leasing agar bisa menggunakan ahli daya (DC bersertifikasi dan ada bagian untuk sertifikasinya). Pertemuan sempat memanas karena pihak OJK dianggap memberikan jawaban yang berkelit sehingga Forum ISGAT memutuskan untuk mengakhiri audensi dengan menuntut agar ada hasil yang nyata dalam 14 hari ke depan. ISGAT pun membacakan sebanyak tujuh tuntutan dengan poin-poin sebagai berikut:

  1. OJK harus mendata, menginventarisir seluruh leasing/Finance yang ada di Kota Tasikmalaya, adakan pertemuan dan berikan pengarahan kepada seluruh Leasing yang ada, undang kami ISGAT.
  2. OJK keluarkan pengumuman resmi terkait: daftar leasing yang resmi, berizin, serta nyatakan bahwa OJK melarang adanya kegiatan Debt Collector lalu muat pengumuman tersebut di seluruh media
  3. Buka lebar-lebar Kantor OJK, bantu dan berikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, OJK jangan kaku dan tertutup
  4. Intruksikan kepada para Leasing/Finance untuk merekrut para DC di jalanan, berikan mereka pekerjaan yang layak tidak melanggar aturan dan pembinaan kepada mereka sebagai pegawai yang proporsional dan professional
  5. Adakan CSR untuk Leasing/Finance, apa manfaat Leasing/Finance untuk pembangunan Kota Tasikmalaya???
  6. DPRD harus mendesak kepada pihak Pemerintah terutama BPMPPT agar tidak lagi mengeluarkan izin bari bagi berdirinya Leasing/Finance
  7. DPRD harus focus, serius, cepat dalam menyikapi keluhan, saran dari masyarakat. Awen

 

Related posts