Isi Putusan Berbau Fitnah, PA Kota Tasik Berdalih “Salah Ketik”

 1,417 total views,  7 views today

Kantor Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya | Foto : EQi
Kantor Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya | Foto : EQi

Kota, Wartatasik.com – Pengadilan Agama menganut asas personalita keislaman. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Semua orang wajib patuh dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam. Islam melarang adanya Fitnah.

Seperti yang pernah dilansir Media Online Wartatasik.com pada edisi beberapa waktu lalu, bahwa fungsi pengawasan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dianggap lemah berkaitan dengan salah satu administrasi kasus perceraian yang terjadi pada perkara Nomor : 0673/Pdt.5/2015/PA.Tmk Tertanggal 28 April 2015,  diantaranya pada relas alamat tergugat tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), relas ditanda tangani oleh pihak yang tidak berwenang, alamat penggugat pada Akta Cerai tidak sesuai dengan salinan KTP yang diajukan ke Pengadilan Agama tersebut dan pada Salinan Putusan tertanggal 5 Nopember 2015 menyebutkan bahwa “Penggugat tidak harmonis dengan Ibu Tergugat”. Sedangkan, pada kenyataannya ibu tergugat sudah meninggal dunia sekitar tahun 2010 lalu sehingga hal tersebut diduga menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik.

Dan kini polemik terjadi pada isi salinan putusan dengan Nomor Perkara 0673/Pdt.G/2015/PA.Tmk tertanggal 5 Nopember 2015 hingga menuai protes keras dari pihak tergugat karena adanya dugaan fitnah serta pencemaran nama baik keluarganya. Saat akan dikonfirmasi, awalnya pihak Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya enggan memberikan penjelasan dan terkesan saling lempar tanggung jawab. Bahkan kuasa hukumnya Sahal Aynan, SH tidak mengakuinya lantaran merasa tidak memasukan isi gugatan tersebut dan perkaranya merupakan limpahan atau substitusian dari rekan kerjanya sehingga seolah berupaya menghindar setelah diketahui adanya kejanggalan dalam proses administrasi persidangan seperti dugaan manipulasi data tergugat serta isi gugatannya mengandung unsur fitnah.

Setelah kesekian kalinya melakukan konfirmasi, baru pihak Pengadilan Agama bersedia memberikan penjelasan.Melalaui Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut Supian Daelani,S.Ag, MH., Senin (25/05) menjelaskan dengan singkat bahwa isi putusan yang menyebutkan si penggugat tidak harmonis dengan ibu tergugat adalah “Salah Ketik”. Dirinya mengakui, kesalahan ketik tersebut merupakan suatu kekhilapan daripada pihaknya.

Dengan kejadian itu, sejumlah kalangan menilai kesalahan ketik dalam pembuatan sebuah dokumen hukum atau Clerical Error seharusnya tidak terjadi karena menimbulkan tanggung jawab hukum, hak dan kewajiban bagi para pihak yang berperkara dan juga merupakan suatu bagian penting dari asas kecermatan dalam memeriksa dan mengadili perkara. “Kesalahan ketik dalam isi putusan seharusnya jangan dipandang sebagai hal biasa karena bisa saja kesalahan ketik itu terjadi pada bagian fundamental dari sebuah putusan hakim, karena putusan hakim yang sudah diucapkan dalam persidangan tidak ada mekanisme untuk memperbaikinya. Apa yang diucapkan dalam persidangan adalah hasil proses yang penuh kecermatan, jadi bukan soal disengaja atau tidak sengaja,” tegas salah seorang Pemerhati Hukum di Kota Tasikmalaya Agus YM, tadi siang. EQi

 

Related posts

Leave a Comment