Ketua RW se-Kota diberi Pemahaman Pilkada

 1,463 total views

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Ketua RW se-Kota Tasikmalaya / EQi
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Ketua RW se-Kota Tasikmalaya / EQi

Kota, Wartatasik.com – Sejumlah Ketua Rukun Warga (RW) se-Kota Tasikmalaya mendapatkan pembekalan dan pemahaman tentang pemilu dan berbagai hal terkait Pilkada melalui kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kota Tasikmalaya di Hotel Harmoni, Rabu (16/11).

Acara digelar untuk menambah pemahaman dan pengetahuan para Ketua RW terkait proses Pilkada mulai dari aspek hukum, pemerintahan dan pelanggaran pilkada. Dalam kegiatan tersebut dihadirkan beberapa nara sumber diantaranya dari Pemkot Tasikmalaya, unsur Kepolisian serta Bidang Hukum Panwaslu.

Ditemui di acara, Ketua Panwaslu Kota Tasikmalaya Edde Supriadi mengatakan, ketua RW merupakan ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. ”Pemahaman bagi ketua RW terkait dengan pemilu mutlak perlu diketahui, karena memiliki peran dalam membantu warganya untuk menjaga dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada,” ungkapnya.

Ia menambahkan, peran ketua RW dalam membantu penyelenggaraan pemilu sangat penting demi mendorong dan mengajak warganya untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai. ”Para ketua RW diharapkan bisa membantu program Panwas dalam penyelenggaraan pilkada, seperti pelaporan dugaan pelanggaran, mekanisme pengawasan, berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu,” jelas Edes.

Dituturkannya, bahwa semua lapisan masyarakat wajib memahami aturan Perundang-undangan pemilu. “Maka, dengann pembekalan ini diharapkan para Ktua RW bisa mentransfer aturan kepada warga agar dapat mengetahui batasan kampanye, kategori kampanye Paslon serta kategori pelanggaran Pemilu sampai dengan memberikan pemahaman tentang money politik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan aturan UU Nomor 10 tahun 2016, pasal 187a, bahwa pemberi dan penerima money politik diancam dengan hukuman yang sama. ”Dalam UU tersebut ada ancaman yang berat bagi pelaku, baik yang memberi dan menerima. Hukuman penjara paling sedikit 2 tahun, paling lama 6 tahun dan juga denda paling 100 juta sampai 1 miliar rupiahg. Dengan pemahaman para ketua RW untuk bersama-sama warganya agar tidak menjadi objek pelaku money politik. Sebab, penerima dan pemberi uang, sama-sama mendapat sanksi berat,” tandasnya.

Laporan: Seda

Related posts