Koalisi Ormas/LSM Kota Tasik Soroti PKH Sarat Korupsi

 1,630 total views

Koalisi Ormas/LSM Kota Tasik saat melakukan audiensi di Kantor Dinas Sosial / Indra

Kota, Wartatasik.com – Koalisi Ormas/LSM Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Ormas GAPURA, FPKP, LSM GMBI dan LSM Gremasi, Selasa (10/10/2017) tadi siang, menyambangi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya untuk melakukan audiensi terkait banyaknya permasalahan yang terjadi dalam proses penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) selama ini.

Dalam audiensi yang diterima oleh Sekretaris Dinas H. Moh. Dani tersebut, dibahas beberapa persoalan diantaranya tidak adanya sosialisasi program tersebut kepada masyarakat, ketidakvalidan data penerima, buruknya kualitas sembako (beras dan gula) dan indikasi pengendapan uang di bank yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan PKH.

Ketua Umum DPP GAPURA Tatang Sutarman (Tatang Toke) menegaskan, data penerima dari kuota yang ada sangat tidak valid mengingat banyak sekali warga yang mendapat program PKH berasal dari kalangan mampu, sementara masyarakat yang betul-betul kurang mampu (Miskin) tidak mendapatkannya.

[sc name=”iklanadsense2″]

Tentunya, lanjut Tatang, kondisi tersebut mengundang keprihatinan yang mendalam terlebih Dinsos yang merupakan penanggungjawab program hanya mengadalkan modal kepercayaan alias tidak terjun langsung dalam melakukan proses pendataan hingga ke pembelian atau pembagian sembako.

“Mereka yang menerima tidak sesuai dengan yang didata. Tentunya ini kembali lagi kepada tanggungjawab Dinsos sebagai leading sector. Ternyata, dalam pendataan Dinsos tidak melibatkan diri secara langsung, hanya percaya kepada mereka-mereka sebagai tim yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) yang faktanya tidak menyentuh langsung terhadap masyarakat yang semestinya didata,” terangnya.

Dijelaskan Tatang, menurut keterangan yang diterimanya seluruh Ketua RT/RW pun tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang bantuan tersebut. Disamping itu, sambung Ia, Dinsos sendiri tidak langsung menyaksikan pengemasan persiapan untuk mendistribusikan sembako (beras) dari Bulog sehingga hal itu sangat berpotensi atau rentan terjadinya penyalahgunaan.

“Jadi, bisa saja karena tidak diawasi beras yang dikategori raskin dijual dengan harga Rp 9.750/Kg kepada penerima sehingga disini terkesan ada mark up. Selain itu, dari pengakuan dinas bahwa beras sejahtera (Rastra) dalam PKH itu belum terserap semua dan masih numpuk di Bulog dikarenakan masih ada utang piutang antara BNI dengan Bulog. Beras yang sudah didistribusikan juga ternyata belum dibayar oleh bank tersebut,” ungkapnya.

[sc name=”iklanadsense2″]

Dengan demikian, kata Tatang, ada upaya dari pihak BNI melakukan pengendapan untuk mencari keuntungan. “Kalau kita lihat dari deposito keuangan 50 miliar rupiah lebih dalam jangka waktu sebulan sampai tiga bulan saja itu sudah berapa bunganya. Dan itu milik siapa?. Apakah milik BNI atau Pemerintah Daerah, yang jelas masyarakat sebagai pemilik hak tidak mendapatkan apa-apa dari bunga itu, yang ada malah dibodohin,” tegas Tatang.

“Jelas disini disinyalir ada mark up. Pasalnya, kalau kita lihat beras yang dibagikan sekarang kepada penerima itu ada beras raskin yang sangat bau. Harganya dulu Rp 2.500 dan sekarang dijual Rp 9.750 /Kg. Jadi, kami pandang ada dua jenis korupsi disini. Pertama, dari bunga deposito dan kedua dari kualitas beras. Kita yakin kebijakan BNI dan Bulog ini tidak lepas dari pertanggungjawaban Dinsos karena pasti ada koordinasi dalam hal menjatuhkan harga dan lain sebagainya,” sebutnya.

Pihaknya mengaku prihatin dengan penerimaan bantuan sosial tersebut yang sarat dengan persoalan dan menjadikan masyarakat sebagai objek untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. “Untuk itu, demi keterbukaan dan objektivitas ke depan kami merencanakan audiensi di dewan dengan menghadirkan semua pihak terkait sekaligus membawa sampel masyarakat yang menerima dan tidak menerima dengan standarisasi miskin serta akan melaporkan ini ke Kemensos RI,” pungkas Tatang. Indra

Related posts