Kusaeri: Alokasi ADD Baru 8 Persen

 1,906 total views

Kusaeri | Foto : EQi
Kusaeri | Foto : EQi

Kabupaten, Wartatasik.com – Sesuai dengan perundang-undangan yang ada bahwa Alokasi Dana Desa atau yang dikenal ADD bersumber dari dana perimbangan yang diterima dari pusat dikurangi dana alokasi khusus sebesar 10 persen. Sampai saat ini Pemkab Tasikmalaya baru bisa mengalokasikan dana perimbangan tersebut sebesar 8 persen.

Menurut Peraturan Bupati (Perbup), dana desa dibagi berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kesulitan geografis sehingga pengalokasian dana di setiap daerah atau desa akan berbeda. Untuk memaksimalkan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, dari awal Pemkab telah melakukan konsolidasi internal dikarenakan banyak regulasi yang baru tentang pembangunan desa. Selain itu juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan program ADD sehingga dalam pelaksanaannya bisa mengurangi atau meminimalkan permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari.

Demikian diungkapkan. Kasubid. Pengembangan Potensi Desa (PPD) BPMKB Kabupaten Tasikmalaya Kusaeri kepada Crew Media Online Wartatasik.com, Rabu (02/03). Ia menjelaskan, pelaksanaan ADD diatur dalam Peraturan Bupati Nomor. 25 Tahun 2015 Pasal 3 ayat 1 dengan bunyi “ADD dipergunakan untuk membiayai (a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa (d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

“Adanya Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang baru akan disosialisasikan pada bulan ini sehingga perlu adanya sinkronisasi dengan pelaksanaan di desa dan cara pengalokasian dana desa. Untuk pencairan bulan Maret ini, khusus ADD Penghasilan Tetap (SILTAP) untuk perangkat desa mulai dari Kepala Desa sampai Kepala Dusun yang pengalokasiannya berdasakan Peraturan Bupati Nomor. 25 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (1) Poin a,” paparnya.

“Adapun syarat pencairan ADD SILTA tersebut pemerintah desa harus mengajukan permohonan dari kepala desa kepada bupati melalui Kepala BPMKB dengan melampirkan Kwitansi, Fakta Integritas, Perdes tentang penghasilan tetap, Photo Copy Rekening, Photo Copy KTP kepala desa dan bendahara. Syarat ini berdasarkan hasil musyawarah APDESI dan PPDI Kabupaten Tasikmalaya,” pungkasnya. EQi

Related posts

Leave a Comment