Mega Proyek Bendungan Leuwi Keris Diduga Bermasalah, Warga Tuntut Keadilan

 8,254 total views

Lokasi pengerjaan mega proyek Bendungan Leuwi Keris / EQi
Lokasi pengerjaan mega proyek Bendungan Leuwi Keris / EQi

Kabupaten, Wartatasik.com – Mega Proyek Bendungan Leuwi Keris yang terletak di Desa. Ancol Kecamatan Cineam dan Kabupaten Ciamis, yang dibiayai dari APBN sebesar Rp. 1,7 trilyun dinilai bermasalah dan tidak transparan dalam soal harga pembebasan lahan. Pada awalnya masyarakat merasa senang dan kondusif karena tanah mereka akan diganti untung sebesar 850 ribu/tumbak/bata.

Namun akhir-akhir ini masyarakat merasa di dholimi dan dibohongi oleh oknum panitia pembebasan tanah. Pasalnya, harga ganti untung tanah milik warga Desa Ancol itu berbeda dengan tanah warga Kabupaten Ciamis. Padahal satu titik lokasi dan pada NJOPnya sama. Untuk tanah milik warga Desa Ancol dihargai Rp. 61.000/meter. Sedangkan, tanah milik warga Kabupaten Ciamis Rp.154.000/meter. Demikian dikatakan Kepala Desa Ancol Agus Rahmat kepada Crew Wartatasik, Sabtu (04/03).

Ia mengungkapkan, tanah warganya yang dibebaskan kurang lebih 200 KK dengan luas sekitar 100 hektaran. “Menurut Kepala BPN, tanah warga desa ini yang dibebaskan akan diklasifikasikan. Namun, kenyataannya bohong besar. Masyarakat Desa Ancol sudah melayangkan pertanyaan terkait adanya perbedaan harga tersebut, namun jawaban yang diberikan pihak terkait tidak memuaskan dan terkesan asal-asalan yang tidak mencerminkan dan mengayomi masyarakat serta adanya ketidakadilan dari pemerintah,” tegasnya.

Anehnya lagi, lanjut Ia, dalam menentukan harga ganti untung itu tidak disosialisasikan dan dimusyawarahkan dengan pemilik tanah serta baru diketahuinya selama 10 menit sebelum penyerahan uang. Nominal tersebut bukan harga hasil kesepakatan bersama atau hasil musyawarah antara Panitia pembebasan dengan pemilik tanah. “Bahkan dalam penyerahannya pun terkesan diduga adanya ancaman atau intimidasi. Lamun satuju tanda tangan, mun heuteu satuju bakal diproses di Pengadilan,” tambahnya

Selain itu, tutur Agus, di lokasi proyek masih ada tanah warga yang belum beres atau belum diberi uang ganti rugi atau disebut warga uang ganti untung, yaitu SPPT atas nama Emed dan Wawan. “Pemiliknya orang Garut dan Banjar, mereka tidak menandatangani persetujuan karena harga tanahnya tidak ingin disamakan dengan tanah yang lokasinya dipinggir Sungai Citanduy. Selaku Kepala Desa, Saya wajib mengayomi masyarakat dan mengharapkan kepada pemerintah agar tidak mendholimi warga Desa ini,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Karang Taruna Desa Ancol Dadang membenarkan adanya reaksi dari masyarakat Desa Ancol dan mengaku dengan sekuat tenaga serta kemampuannya akan memperjuangkan hak-hak masyarakat desa setempat yang termarjinalkan dan didholimi oleh pemerintah untuk mendapatkan keadilan. “Pemerintah jangan membodohi dan membohongi rakyat kecil,” tegasnya.

Laporan: EQi

Related posts