Optimalkan Pelayanan, Bidang Kominfo Kota Tasik Gelar Kajian KIP yang Parsitipatif

 386 total views,  2 views today

Suasana rapat kajian pelaksanaan KIP yang persitipatif | Asron
Suasana rapat kajian pelaksanaan KIP yang persitipatif | Asron

Kota, Wartatasik.com – Rapat kajian pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang parsitipatif digelar Bidang Kominfo Dishubkominfo Kota Tasikmalaya di Aula Kantornya, Rabu (5/10) tadi siang. Pertemuan dihadiri perangkat bidang tersebut dan tim teknis 8 stakeholder dari masyarakat serta pemateri dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Sdr. Nandang Suherman. Dalam kesempatan itu, Kasi. Desiminasi Informasi Publik Bidang Kominfo Aris Wanrisna menjabarkan bahwa informasi merupakan kebutuhan mendasar dan hak memperoleh informasi sebagai hak asasi manusia serta keterbukaan informasi publik salah satu ciri penting negara demokratis.

Dengan demikian, lanjut Ia, informasi dan keterbukaan informasi begitu esensial (Mendasar). Hal itu, tercermin dalam dasar filosofis dan sosiologis terbentuknya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. “Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Pemkot Tasikmalaya telah berupaya dengan cara memiliki regulasi pelayanan informasi publik (Perwalkot dan Keputusan Walikota), organisasi kelembagaan dan sumber daya manusia (Pejabat Pengelola Pelayanan dan Dokumentasi/PPID), tata kerja/standar pelayanan informasi publik, sarana dan prasarana serta anggaran,” terang Ia.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, lanjut Aris, KIP Jabar sangat mengapresiasi upaya Pemkot selama ini dengan memberikan penghargaan dalam bentuk piala, plakat dan sertifikat. Di tahun 2014, secara umum Pemkot meraih piala dan plakat peringkat ke 3 penerapan keterbukaan informasi publik terlengkap dari Gubernur dan KIP Jabar. Sedangkan, di tahun 2015 Pemkot hanya mendapat plakat peringkat 3 tingkat Prov. Jabar dalam penyusunan standar pelayanan informasi publik terlengkap serta plakat peringkat 3 dalam pembentukan dan dukungan PPID terlengkap.

Namun demikian, kata Ia, disamping apresiasi yang diterima tersebut pihak Pemkot juga mengalami tuntutan sengketa informasi ke KIP Jabar dari para pemohon informasi diantaranya pada tahun 2015 oleh Haryono Affandi atas informasi tanah Alun-alun Indihiang dan di tahun 2016 oleh Nandang Suherman atas informasi dokumen perencanaan dan penganggaran. “Menyimak fakta-fakta di atas maka menjadi penting dibuat suatu kajian pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang parsitipatif ini dengan output adalah masukan kontruktif dari masyarakat agar pelaksanaannya lebih baik dan optimal,” tandasnya.

Laporan: Indra/Asron

Related posts