Paslon Beri Bantuan di Pengajian, Kampanye Berkedok Ibadah?

 4,030 total views

Ilustrasi
Ilustrasi / Net

Kota, Wartatasik.com – Memasuki tahapan kampanye Pilkada serentak 2017, para Pasangan Calon (Paslon) mulai disibukan dengan banyak agenda baik berupa menghadiri undangan acara maupun kunjungan langsung ke wilayah atau lingkungan masyarakat untuk mensosialisasikan pencalonan dirinya, tak terkecuali di Kota Tasikmalaya. Tiga Paslon yang sudah dipastikan jadi kandidat pemilihan dan memperoleh nomor urut tak henti-hentinya bersosialisasi mendatangi banyak tempat salah satunya kegiatan pengajian yang digelar di tingkat masyarakat mulai dari DKM, Majelis Ta’lim ataupun Pondok Pesantren.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa hal menjadi catatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang dinilai perlu untuk diawasi, dimonitor sekaligus diwaspadai terhadap tindakan-tindakan sarat pelanggaran yang dilakukan pihak Paslon dalam menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya pemberian bantuan sosial, sumbangan atau sejenisnya.

Saat ditemui, Rabu (2/11), Ketua Panwaslu Kota Tasikmalaya Edde Supriadi menegaskan, jika ada Paslon atau salah satunya secara tiba-tiba memberikan bansos namun tak disertai dengan adanya proses kegiatan pembangunan ditempat yang disambanginya maka akan diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku. Karena, jelasnya, pemberian bantuan berupa uang dari pihak Paslon dengan tujuan kampanye atau dalam rangka pencalonan termasuk pelanggaran atau melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu.

“Jika terbukti dari hasil pengkajian telah melakukan hal tersebut dan memenuhi unsur kampanye maka masuk kepada pelanggaran dan akan kita proses sesuai ketentuan. Untuk itu, kami melakukan pencegahan sekaligus menghimbau kepada semua Paslon agar tidak memberikan sumbangan uang untuk niat kampanye saat menyambangi atau bersafari terhadap satu perkumpulan maupun jamaah. Jika dibiarkan, ini bakal jadi preseden buruk apalagi kalau terjadi secara masiv tentu bisa merugikan pihak calon sendiri,” papar Edes.

Ia menambahkan, upaya pengawasannya dilakukan oleh anggota Panwas yang bertugas di masing-masing wilayah kecamatan. Dalam hal ini, lanjutnya, Panwaslu sangat memahami kultur daerah Kota Tasikmalaya sebagai kota religius Islami. Namun, kata Edes, bukan berarti membiarkan dan memberi kebebasan untuk melakukan hal-hal di luar aturan.

“Kita bukannya membelenggu tapi mencegah. Panwas sudah memberikan ruang untuk bersosialisasi. Secara ajaran Islam, kontek silaturahmi sah-sah saja bahkan dianjurkan, tapi kontennya yang harus diperhatikan. Jangan sampai dijadikan sarana kampanye. Misalnya, membagikan kalender, stiker, brosur, poster dan juga yang lainnya tidak boleh di dalam ruangan seperti masjid dan sarana pendidikan. Selain itu, janji Paslon yang dilontarkan kepada masyarakat pun sudah termasuk kepada politik uang atau Money Politic,” tandasnya.

Laporan: Seda  

Related posts