Pelaksana Proyek Jembatan Ciawi-Panumbangan Abai Aturan Keselamatan Kerja?

 7,956 total views

Lokasi Proyek / dok

Kabupaten, Wartatasik.com – Proyek pembangunan jembatan Citanduy ruas Jalan Ciawi-Panumbangan Kabupaten Tasikmalaya, menelan korban. Pasalnya, kontruksi jembatan yang tengah dalam proses pembongkaran itu beberapa waktu lalu ambruk dan menimpa beberapa orang pekerjanya. Dari data yang berhasil dihimpun, korban yang mengalami luka parah akibat reruntuhan bangunan tepatnya sebanyak tiga orang, dan sampai saat ini masih ada yang dalam kondisi perawatan.

Menurut salah seorang warga, Nanang Indra menyebutkan, kejadian ambruknya bangunan jembatan tersebut sekitar pukul 17.00 WIB atau sore hari. Dari tiga orang korban yang tertimpa salah satunya bernama Dacu warga Kec. Sukaresik. Namun sungguh disayangkan, dikatakannya, bahwa korban tersebut tidak mendapatkan haknya sebagai seorang pekerja untuk melakukan pengobatan ataupun perawatan sesuai yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

“Dacu hanya dikasih Rp 300 ribu. Itu untuk rontgen Rp 220 ribu dan sisanya yang Rp 80 ribu buat keperluan selama istirahat satu minggu. Lalu, korban yang lainnya juga diberi tapi itu katanya dipotong dari upah kerja. Kemudian yang satunya lagi sampai sekarang masih menjalani pengobatan tradisional di daerah Panjalu, tanpa perawatan medis. Itupun dikasih hanya setiap berobat, besarnya Rp 100 ribu. Menilai nasib mereka (para korban) saya merasa miris karena ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seharusnya, semua pekerja mendapat hak BPJS Ketenagakerjaan dan pihak pelaksana wajib melapor ke Dinas Tenaga Kerja ketika ada kejadian seperti itu,” ungkap Nanang, Senin (30/10/2017).

[sc name=”iklanadsense2″]

Sementara, salah seorang Pemerhati yang juga selaku warga di wilayah Tasik Utara Muhammad Faizal Alfariji menjelaskan, bahwa pengerjaan proyek tersebut dibiayai dari Bantuan Provinsi Jabar, nilainya sebesar Rp 14, 3 miliar lebih. Lokasi pembangunan berada di Kec. Sukaresik dan dilaksanakan oleh PT. Jaya Sakti Alam Mandiri. “Selama kami memantau pekerjaan itu yang hingga saat ini baru tahap pembongkaran tidak ada yang namanya bendera untuk keselamatan kerja (K3). Dari awal saja, pihak pelaksana sudah terlihat tidak memenuhi aturan, apalagi proyek ini nilainya sangat fantatis. Tentu kaitan dengan itu ada yang namanya potongan Jasa Kontruksi (Jakon) sebesar dua persen untuk BPJS Ketenagakerjaan,” sebut Faizal.

Dengan demikian, Ia berpendapat bahwa pelaksana sudah abai terhadap ketentuan keselamatan kerja karena semua korban tidak mendapat haknya dengan penuh. “Akibat dari kejadian ini, para korban tidak bisa beraktifitas selama seminggu. Sementara yang didapat hanya senilai 300 ribu rupiah dan itupun untuk pengobatan, lain lagi jika berbicara kebutuhan. Tentunya tidak sebanding. Jadi, yang kami soroti disini, bagaimana pekerjaan ini bisa membawa hasil yang bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya jika dari awal saja sudah terlihat tidak kredibel dan profesional. Hanya mencari profit atau keuntungan semata, Intinya, sangat tidak manusiawi,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, wartatasik.com belum sempat memintai keterangan dari pihak pelaksana proyek tersebut dan intansi terkait lainnya. Indra

Related posts