Pemasangan Baligho Ini Ternyata Tanpa Koordinasi dengan Pihak Terkait

 1,896 total views

Baligho ucapan Idul Fitri dari Walikota dan Bupati Tasikmalaya yang dinilai kadaluarwa dan disoal warga | Foto : Seda
Baligho ucapan Idul Fitri dari Walikota dan Bupati Tasikmalaya yang dinilai kadaluarwa dan disoal warga | Foto : Seda

Kota, Wartatasik.com – Menanggapi pendapat miring sejumlah warga yang mempersoalkan keberadaan baligho besar berkonten ucapan Selamat Idul Fitri dari 2 Kepala Daerah yakni Walikota dan Bupati Tasikmalaya yang hingga kini masih belum ditertibkan oleh pihak terkait, Kasi Reklame Dinas Cipta Karya Kota Tasikmalaya Hj. Eva Novita Mulyantina mengaku, dari sejak awal tidak pernah menerima laporan atau koordinasi dari pihak pemasang baligho khususnya yang berada di Halaman Pemda Lama tersebut.

”Saya yakin yang memasangnya dari pihak Pemkab. Karena berada di Halaman bekas Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Namun, meski itu masih tanah Pemkab tapi lokasinya berada di wilayah Kota, jadi seharusnya ada koordinasi ke kami. Sejauh ini tidak ada komunikasi sama sekali, justru dalam hal ini Saya merasa tidak dihargai,” ungkapnya, Jum’at (12/8). Dengan demikian, Ia menegaskan, akan segera berkoordinasi dengan pihak Pemkab untuk menanyakan tentang pemasangan baligho itu terlebih kontennya bergambar Kepala Daerah dari dua pemerintahan harusnya bisa memberi contoh yang baik dan tetap mentaati aturan.

”Pastinya, Saya akan segera berkoordinasi dengan pihak yang memasang baligho tersebut. Memang baligho itu sudah kadaluarsa, terus tidak ada kordinasi. Secepatnya akan kita turunkan. Kami tidak ada pilih kasih atau pandang bulu dalam melakukan penertiban. Semuanya sama. Kalau tidak ada izin atau melanggar aturan, tidak akan segan-segan mengeksekusi,” tegasnya.

Sementara itu, saat dihubungi melalui telepon, Kasi. Penindakan Kantor Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Engkos Koswara mengaku tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembokaran. Meski itu berada di tanah milik Pemda Kabupaten, dalihnya, tapi pemasangan baligho tersebut secara teritorial berada di Wilayah Kota Tasikmalaya. Dengan itu, lanjut Engkos, yang berhak melakukan penertiban adalah intansi terkait dari pihak Pemkot Tasikmalaya.

”Seharusnya Pol PP Kota yang melakukan penertiban, karena berada di wilayah Pemerintahan Kota. Kalau itu memang tidak memiliki izin dan kontennya sudah kadaluarsa, kenapa tidak di bongkar. Pol PP seharusnya tegas sekalipun bergambar Walikota dan Bupati, apalagi jika melanggar aturan, segeralah di bongkar,” tegas Koswara.

Laporan: Seda

Related posts