Pemuda Demokrat Tuntut Cabut Izin Pengelolaan Parkir

 2,330 total views

Andi Abuy | Foto : Indra
Andi Abuy | Foto : Indra

Kota, Wartatasik.com – Polemik kenaikan tarif parkir di luar badan jalan yang disinyalir tanpa dasar, kian meruncing. Masalah yang dinilai memberatkan masyarakat itu sampai saat ini masih tetap berjalan dan belum ada tindakan apapun dari pihak terkait untuk menyelesaikannya sehingga banyak elemen yang bergerak menuntut dan mempertanyakan tentang kejelasan permasalahan tersebut.

Salah satunya dari organisasi Pemuda Demokrat Cabang Tasikmalaya. Melalui Ketuanya Andi Abuy mendesak kepada pihak-pihak terkait agar segera mengambil sikap sekaligus memberi sanksi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang perparkiran tersebut. “Karena, kami nilai hal ini sudah melanggar aturan yang ada seperti yang dituangkan dengan jelas di dalam Perwalkot No. 92 Tahun 2012 tentang pengelolaan perparkiran di luar badan jalan,” tegas Ia, Sabtu (30/07).

Dijelaskan Abuy, bahwa rekanan usaha perparkiran yang menaikan tarif itu ada di 11 titik atau lokasi mulai dari pusat perbelanjaan, rumah sakit, perbankan dan sejumlah lokasi lainnya. “Dengan ini kami menuntut kepada pihak yang berwenang khususnya Dishubkominfo agar mencabut Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP) beberapa perusahaan perparkiran di Kota Tasikmalaya yang telah menaikan tarif dengan tidak didasari aturan yang jelas berikut memberinya sanksi yang sesuai,” ujarnya dengan nada lantang.

Berdasarkan temuannya di lapangan, kata Ia, kenaikan tarif parkir yang diberlakukan sekarang ini sangat besar dan memberatkan masyarakat. Ia memaparkan, sebelum adanya kenaikan, harga atau tarif parkir seperti salah satunya untuk jenis kendaraan sepeda motor 1 (Satu) jam pertama Rp. 1.000 (Seribu rupiah), setiap satu jam berikutnya Rp 500 (Lima ratus rupiah) paling lama sampai dengan 3 (Tiga) jam dan di atas 3 (Tiga) jam paling banyak sebesar Rp 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Tapi setelah adanya kenaikan, 1 (Satu) jam pertama Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah), setiap satu jam berikutnya Rp 500 (Lima ratus rupiah) paling lama sampai dengan 3 (Tiga) jam dan di atas 3 (Tiga) jam paling banyak sebesar Rp 7.500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah). “Belum untuk mobil. Ini perlu segera disikapi dan ditindak tegas. Jika dibiarkan tentu akan merugikan masyarakat dan perusahan-perusahaan pengelola perkir itu bisa dikatakan telah melakukan pungutan liar sehingga harus mendapat sanksi,” tutur Abuy.

Rencananya, sambung Ia, untuk menindaklanjuti permasalahan tersebutr dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar audiensi dengan DPRD berikut para pihak terkait lainnya. “Surat audien sudah kami layangkan. Tinggal menunggu jawaban dari dewan mengenai jadwalnya. Tapi yang jelas, usaha perparkiran yang dikelola oleh pihak ketiga ini harus segara ditindak agar tidak merugikan banyak pihak,” tandasnya. Indra/Asron

 

Related posts