PKH Rentan Korupsi, Koalisi: Banyak Warga Belum Terima Hak Akibat Saldo Kosong

 1,103 total views

Taufik Rapiz saat audiensi di Kantor Dinas Sosial Kota Tasikmalaya / Indra

Kota, Wartatasik.com – Dalam audiensi antara Koalisi Ormas/LSM Kota Tasikmalaya dengan Dinas Sosial, Selasa (10/10/2017), Ketua LSM Gremasi Taufik Rafiz (Opik) menyampaikan, bahwa penyaluran Program Keluarga Harapan khususnya di Kota Tasikmalaya sejauh ini diwarnai banyak permasalahan, terutama dalam segi kualitas sembako baik beras maupun gula yang dibeli atau dibagikan kepada masyarakat penerima.

Pasalnya, berdasarkan fakta dari hasil temuannya dilapangan kualitas beras yang didistribusikan dalam PKH dengan yang dijual dipasaran sangat jauh berbeda meski harga perkilogramnya hampir sama. “Beras PKH jauh lebih buruk kualitasnya dibanding beras pasaran yang harganya hampir sama. Beras PKH terhitung Rp 9.750/Kg, sedangkan beras pasar yang harganya Rp. 9.500/Kg jauh lebih bagus. Itu bisa dibuktikan,” terang Opik.

[sc name=”iklanadsense2″]

Disamping itu, kata Opik, persoalan yang lainnya berkaitan dengan tata cara. Seharusnya dinas tersebut melakukan sosialisasi kepada masyarakat ketika ada perubahan harga demi terciptanya tranparansi informasi publik sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-undang No 14 tahun 2008.

“Jadi, masyarakat itu akan tahu dengan adanya perubahan harga beras tersebut jangan sampai menunggu adanya reaksi atau timbulnya masalah dulu baru disampaikan. Lalu, mengenai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurut keterangan yang kami dapat di salah satu kecamatan yakni Kec. Purbaratu masih banyak warga penerima yang belum bisa menarik haknya dikarenakan dari awal mendapat kartu itu hingga sekarang saldonya kosong,” jelas Ia.

“Bahkan umumnya itu para orang tua yang tidak mampu. Ketika mereka sudah beberapa kali mengecek akan mencairkan, saldonya tidak ada.Padahal, secara logika ketika sudah dikeluarkannya KKS otomatis pasti sudah dengan saldonya dikarenakan sesuai dengan pengajuan data base yang disampaikan kepada dinas-dinas terkait. Sehingga, dengan kondisi ini bisa saja terjadi adanya pengendapan uang karena tidak disalurkan kepada masyarakat yang berhak,” sambungnya.

[sc name=”iklanadsense2″]

Mirisnya lagi, ucap Opik, dalam PKH yang notabene sebagai program resmi dari pemerintah tersebut masih ada pihak-pihak yang mencari keuntungan. Pasalnya, berdasarkan informasi yang didapatnya ada keuntungan lebih untuk para agen penyalur yang ditunjuk BNI sebesar sekian ratus rupiah dari harga sembako yang dijual.

“Bayangkan saja, misalnya tiga ratus rupiah dari satu kilo dikali 500 ton beras, sudah berapa perbulan?. Jadi, kami akan langsung lakukan cek ke lapangan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui apakah harga yang dijual oleh pemerintah seharga Rp 9.750/Kg dengan harga beras pasaran Rp 9.500/Kg tapi berkualitas bagus dan nanti kami akan melangkah untuk audiensi ke DPRD dan Kementerian Sosial RI untuk mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat,” tandasnya. Indra

Foto sampel beras yang dibawa Koalisi Ormas/LSM Kota Tasikmalaya

Beras PKH Rp. 9.750 /Kg (Kiri) dan Beras Pasar Rp 9.500 /Kg (Kanan)

Related posts