PNS Berpolitik Praktis Bakal Disanksi

 1,269 total views

Dindin Saepudin | Foto : Asron
Dindin Saepudin | Foto: Asron

Kota, Wartatasik.com  – PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil menjadi salah satu acuan bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Kota Tasikmalaya dalam memberikan sanksi jika ada PNS yang terbukti terlibat politik praktis atau dukung mendukung kepada salah satu calon apabila sudah memasuki jadwal tahapan Pilkada Kota Tasikmalaya 2017 nanti.

Seperti halnya ditegaskan Inspektur Inspektorat Kota Tasikmalaya Dindin Saepudin saat ditemui, Kamis (21/07) tadi siang, bahwa pihaknya sangat mengimbau kepada seluruh PNS khususnya di lingkup Pemkot Tasikmalaya agar tidak ikut-ikutan berpolitik dalam perhelatan pesta demokrasi mendatang.

“Karena sudah jelas, PNS harus menjaga netralitas sesuai dengan aturan yang ada. Jika ada dan terbukti terlibat maka sanksi berlaku. Dalam hal ini kami hanya sebagai penindak berdasarkan laporan yang ada. Urusan pembinaan ada di ranah BKD. Kendati begitu, kami juga akan terus berkoordinasi dengan pihak BKD agar semuanya bisa kondusif dan diharapkan tidak ada seorang pun pegawai yang terlibat demikian,” ungkap Ia.

Hal senada dikatakan Sekda Kota Tasikmalaya H. Idi S Hidayat, seorang PNS sangat dilarang untuk melibatkan diri dalam politik praktis. Ia menghimbau kepada semua pegawainya agar melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.

“Artinya, jangan memikirkan yang lain. Bekerjalah sesuai beban tugas masing-masing. Jika sudah memasuki tahapan Pilkada nanti tidak usah iktu-ikutan berpolitik praktis. Karena, apabila ada yang terbukti jelas itu sudah ada yang mengatur. Saya harap tidak ada yang terlibat dalam hal itu,” singkat Idi. Indra/Asron

Related posts