Program JMP Terus Digalakan

 872 total views

Kegiatan JMP di Aula Kantor Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya / Seda

Kota, Wartatasik.com – Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya terus melakukan program Jaksa Masuk Pesantren (JMP) yang telah dilaunchingnya beberapa waktu lalu. Kali ini, kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, Senin (08/05). Acara dibuka Asisten Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya H. Beni Barlian dengan dihadiri Camat Tawang Budi Rachman, Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya Ahmad Fatoni serta para Santri dan Santriwati dari berbagai Pondok Pesantren yang ada di Wilayah  Kec. Tawang.

Seperti yang pernah dikutip pada edisi lalu, Program JMP dilahirkan pihak Kejari untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang permasalahan hukum perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada para pelajar, khususnya para Santri. Kegiatan disambut antusias terbukti dengan banyaknya santri yang hadir dalam mengikuti kegiatan. Mereka mendengarkan pemaparan narasumber baik dari Kejaksaan, Kepolisian juga Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya.

Saat membuka acara, Beni mengatakan, pemahaman hukum bagi setiap warga negara sangat penting sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. ”Santri tak hanya mengetahui ilmu-ilmu keagamaan saja yang didapatkan di Pesantren tapi dengan pengenalan masalah hukum ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum di Negara ini agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan,” tegasnya. Ia menambahkan, pengenalan hukum bagi masyarakat tidak hanya sebatas melek hukum, tapi harus sadar.

”Hukum jangan hanya sekedar tau saja, tapi harus diaplikasikan dan diimplementasikan dalam berinteraksi dalam kehidupan di masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Kasi. Intel Ahmad Fatoni, SH.,MH yang juga selku Ketua TP4D Kota Tasikmalaya mengungkapkan, dalam kegiatan JMP akan menjadi bekal para santri saat bergaul dalam kehidupan sehari-sehari agar tidak berbuat dan berperilaku melanggar hokum yang berlaku.

Dijelaskannya, materi pembekalan tentang hukum yang diajarkan di Pondok Pesantren sangat minim. ”Rata-rata hanya diajarkan bagaimana hidup berakhlak mulia, bisa membaca Al-qur’an, mengamalkan dan mengajarkan Al-Qur’an dan ilmu agama kepada masyarakat. Namun, disisi lain tidak ada materi diajarkan yang berhubungan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di masyarakat seperti kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, narkotika, undang-undang ITE, terorisme dan lain sebagainya. Kekosongan itulah, Kejaksaan masuk untuk memberikan pengetahuan dan ilmu hukum yang berlaku di negara Indonesia,” terangnya.

Menurutnya, semua orang tak terkecuali Santri apabila tidak mengetahui dasar hukum ketentuan undang-undang akan mudah melakukan pelanggaran hokum. ”Program JMP ini membekali Santri pengetahuan dan wawasan mengenai hukum perundang-undangan yang berlaku, sehingga nantinya tidak akan mudah melakukan pelanggaran hokum. Dengan mengetahui hukum, Santri pasti mematuhi dan menghormati ketentuan hukum undang-undang yang berlaku,” tandasnya.

Laporan: Seda

Related posts