Puluhan PMKS Terjaring Razia Pekat

 2,338 total views

Para PMKS yang terjaring operasi pekat / Seda
Para PMKS yang terjaring operasi pekat / Seda

Kota, Wartatasik.com – Dinsosnakertras bersama Satpol PP Kota Tasikmalaya, Jum’at (18/11) malam, menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Hasilnya, sebanyak 25 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mulai dari Wanita Penjaja Seks (WPS), Anak Jalanan (Anjal), Pengamen serta Waria berhasil dijaring.

Dalam operasi tersebut, petugas dibagi dua tim dan langsung menyusuri titik-titik yang sering dijadikan tempat mangkal para PMKS seperti Jl Siliwangi (Unsil), Komplek Dadaha, Jl. Pemuda, Jl. Mayor Utarya (Depan PLN), Jl. Cilembang, Pasar Cikurubuk, Pasar wetan, Jl. Nagarawangi, Simpang Jati, BKR, Jl. Tentara Pelajar (Tentapel), Jl. RE. Martadinata, Jl. Gunung Sabeulah, Padayungan, Bundaran Linggajaya (Tugu KHZ. Mustofa) dan lampu merah Mitra Batik serta sejumlah lokasi lainnya.

Semua yang terjaring selanjutnya oleh petugas ke kantor Dinsosnakertrans. Salah satu dari sekian yang diamankan yakni seorang WPS berinisial UP. Saat ditanya, wanita yang masih berumur 17 tahun tersebut mengaku terjun ke dunia malam karena desakan ekonom. ”Saya butuh hidup, butuh uang buat biaya hidup sehari-hari karena dari orang tua tidak cukup pak,” ujarnya.

Senada, diungkapkan juga oleh WPS lainnya, EL (23), menjalani profesinya akibat hal serupa. ”Saya di keluarga jadi tulang punggung. Butuh biaya untuk hidup dan membiayai sekolah anak,” ungkap warga Cilembang itu. Sementara, Kasi. Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial Dinsosnakertrans Kota Tasikmalaya Edih Sutrisno mengatakan, keberadaan para penyandang masalah sosial kerap menjadi masalah di masyarakat sekitar karena dianggap menggangu kenyamanan.

”Untuk itu, kami dari dinas melakukan razia bersama Satpol PP  guna menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan tentram. Mereka yang terjaring akan didata dan dilihat dari kepribadiannya. Profesi dan alamatnya kita catat terus akan dikelompokan. Kalau ada anak-anak dibawa umur tapi tidak sekolah, mungkin nanti bisa kita arahkan ke program keluarga harapan untuk pendidikannya. Sedangkan untuk Lansia, sesuai UU nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lansia, Pemerintah berkewajiban mensejahterakannya,” jelas Ia.

Pihaknya mengharapkan, semua yang terjaring bisa menyadari yang telah dilakukannya melanggar aturan sehingga tidak kembali ke jalan. “Kami akan terus memberi arahan dan pembinaan untuk membimbing untuk melakukan hal positif, agar tidak menjadi penyandang masalah sosial lagi,” tandasnya.

Laporan: Seda

Related posts