Rakor Pilkada, PNS Wajib Tahu Batasan Berpolitik

 924 total views

Rakor dan Sosialisasi Pemilukada Kota Tasikmalaya / Seda
Rakor dan Sosialisasi Pemilukada Kota Tasikmalaya / Seda

Kota, Wartatasik.com – Sejumlah Pengawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Rabu (9/11), mengikuti rapat koordinasi serta sosialisasi dalam rangka menghadapi Pemilukada Kota Tasikmalaya tahun 2017 mendatang. Rakor yang diselenggarakan oleh Bagian. Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya tersebut dibuka Sekretaris Daerah H. Idi S Hidayat dengan menghadirkan para nara sumber dari Kepolisian, Kejaksaan, Panwaslu, Inspektorat dan KPU.

Kabag. Pemerintahan H. Suherlan mengatakan, kegiatannya itu merupakan bagian sari upaya untuk memberikan pemahaman bagi aparatur negara tentang aturan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri. ”PNS harus faham aturan pemilu dan regulasi yang ada. Aturannya sudah tegas tidak ada yang abu-abu. Jika melanggar, jelas ada sanksi yang bakal diterima,” ungkapnya.

Terkait situasi menghadapi Pilkada, kata Ia, PNS harus bersikap netral walaupun memiliki hak pilih tapi jangan sampai terjebak atau terbawa arus ke dalam politik praktis seperti mengajak ataupun menghimbau. “Salurkanlah aspirasi politik pada saat pelaksanaan pencoblosan di bilik suara,” imbaunya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Tasikmalaya Edde Supriadi mengaku sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai dapat memberikan pemahaman dan pencerahaan bagi seluruh PNS dalam menghadapi Pilkada Kota Tasikmalaya khususnya untuk tidak ikut-ikutan berpolitik praktis.

Dijelaskan Edes, sebetulnya PNS sendiri memiliki hak politik karena mempunyai hak pilih namun ada batasannya yakni tidak diperbolehkan terlibat atau berafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Dengan demikian, pihaknya berharap semua pegawai dapat memahami dan mengetahui batasan-batasan yang masuk ke dalam pelanggaran.

”Pemberian penjelasan ini dapat membantu pengetahuan agar PNS tidak terbelenggu dalam menyikapi proses pilkada, bisa mengetahui batasan keterlibatan dirinya dan mengetahui haknya dalam mensukseskan Pilkada,” terang Ia. Pada prinsipnya, lanjut Edes, semua percaya bahwa PNS merupakan orang terdidik, terbina, lebih dewasa dari orang biasa serta terbiasa dalam melaksanakan peraturan. ”Untuk itu, Saya berharap bisa menjaga diri dan sikapnya agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik, tidak ternoda dengan tindakan PNS yang salah,” tandasnya.

Laporan: Seda

Related posts