Kabupaten, Wartatasik.com – Audiensi terkait pengelolaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang digelar di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berakhir dengan aksi walk out oleh Tasik Government Watch (TGW).
Sikap tersebut diambil lantaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak hadir dalam forum yang sedianya menjadi ruang klarifikasi dan pertanggungjawaban atas berbagai temuan terkait pengelolaan hibah daerah.
TGW menegaskan bahwa ketidakhadiran Sekda bukan persoalan teknis semata, melainkan bentuk pengabaian terhadap agenda resmi yang telah disampaikan secara tertulis.
Dalam surat permohonan audiensi yang dilayangkan sebelumnya, TGW secara tegas dan jelas telah meminta agar Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya dihadirkan dalam forum audiensi, mengingat substansi persoalan yang dibahas berkaitan langsung dengan fungsi koordinatif dan tanggung jawab struktural Sekda.
Ketua TGW, Teni Ramdhani, menyampaikan bahwa audiensi kehilangan makna ketika pihak yang memiliki kewenangan utama tidak hadir.
Menurutnya, kehadiran perwakilan SKPD teknis tanpa Sekda tidak cukup untuk menjawab persoalan substantif yang menyangkut pengendalian, pengawasan, dan pembiaran administratif dalam pengelolaan dana hibah daerah.
“Dalam surat pemberitahuan audiensi sudah sangat jelas kami meminta Sekda dihadirkan. Ketidakhadiran ini menunjukkan tidak adanya keseriusan untuk menjadikan audiensi sebagai forum pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Karena itu kami memilih walk out,” tegas Teni, Jumat (19/12/2025.
TGW menyebutkan bahwa audiensi ini dimaksudkan untuk meminta penjelasan langsung terkait berbagai indikasi dalam pengelolaan hibah daerah, antara lain keterlambatan dan belum disampaikannya laporan pertanggungjawaban hibah bernilai miliaran rupiah, pemberian hibah kepada penerima yang belum menyelesaikan kewajiban administrasi tahun sebelumnya, serta lemahnya fungsi pengawasan oleh SKPD pengelola, khususnya Kesbangpol dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Menurut TGW, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran Sekda sebagai koordinator SKPD dan pengendali administrasi pemerintahan daerah. Ketidakhadiran Sekda justru memperkuat dugaan adanya pembiaran administratif yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Atas dasar kekecewaan tersebut, TGW menyatakan akan mengambil langkah lanjutan berupa aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol publik dan tekanan politik terhadap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Langkah ini ditempuh karena ruang dialog formal yang telah disiapkan justru tidak dijalankan secara bertanggung jawab oleh pihak yang seharusnya hadir.
“Kami sudah menempuh mekanisme yang benar melalui surat resmi dan audiensi. Ketika itu diabaikan, maka kami akan menggunakan ruang publik untuk menagih tanggung jawab,” ujar Teni.
TGW menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan dana hibah daerah hingga ada kejelasan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji oleh publik. Red
