Bandung, Wartatasik.com – Pembahasan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh DPR dan Pemerintah menuai kritik tajam dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Jawa Barat. Pasal-pasal yang dirancang dinilai menghambat kebebasan masyarakat dan mengekang demokrasi. Ketua Bidang Politik dan Demokrasi HMI Badko Jawa Barat, Muhammad Ramdan Maulana mendorong agar pemerintah dan DPR menghapus pasal kontroversial dari pembahasan. “Jika isi RKUHP itu masih sama dengan rancangan sebelumnya yang penuh kontroversi. Banyak pasal karet yang multi tafsir kemudian banyak merugikan masyarakat, tentu HMI Badko Jawa Barat siap melakukan aksi penolakan,” kata Ramdan…
HMI Jawa Barat Kritisi Sejumlah Pasal dalam Pembahasan KUHP: Hambat Kebebasan dan Mengekang Demokrasi
