Terkait Perum Bumi Parahyangan, Berbekal Hasil dari BBWS Rakyat Menggugat Melapor ke Polisi

 3,219 total views

Foto Grid : Dok
Foto Grid : Dok

Kota, Wartatasik.com – Koordinator Rakyat Menggugat yang tergabung dalam LSM FPK dan LSM Gremasi Andi Abuy menegaskan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan perumahan “Bumi Parahyangan” di Jalan Garuda – Letjend Mashudi / Blok Gn. Sereh Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Tahun 2013, benar-benar telah melakukan pembangunan yang melanggar hukum.

Akibatnya, kata Ia, pembangunan tersebut dapat merugikan warga yang mendiami Bangunan Gedung Perumahan dikarenakan tidak adanya resapan air yang merupakan tahanan air dari gerusan aliran Sungai Cikalang yang dapat secara tiba–tiba menimbulkan longsor dan mengakibatkan korban jiwa, serta sulitnya pemeliharaan Sungai Cikalang ketika ada kegiatan untuk mengangkat sampah organik dan anorganik dari sungai kepermukaan atau daratan.

Dengan demikian, lanjutnya, hal tersebut merupakan kewenangan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy. “Kami memandang perlu adanya pelaporan secara resmi kepada Bapak Kepala Kepoliasian Kota Tasikmalaya, mengingat bahwasannya permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun secara moral,” katanya kepada crew Media Online Wartatasik.com, Senin (23/05).

Dalam laporannya kepada pihak kepolisian, Abuy menjelaskan, hasil temuan Rakyat Menggugat di lapangan diduga terjadi Penyalahgunaan, Penyelewengan atau Penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan perumahan “Bumi Parahyangan” tersebut. “Yakni, bahwa Owner atau Pemohon dari PT. GCP dengan direktur telah mendirikan Bangunan Gedung Perumahan yang tidak sesuai site plan yang dimohon atau yang diajukan (Copy bukti terlampir). Selain itu, banyak lagi bukti-bukti kuat yang kami laporkan kepada ke Kepolisian,” ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 37 Ayat (3) (4) Dan (5), Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

“Bukti – bukti terkait, Nota Dinas dari Kepala Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah No. 180/52/Pemb dan KD ditujukan kepada yang Terhormat kepada Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya melalui Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan perihal Laporan Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tanggal 23 Februari 2016 bertempat di Aula Bale Kota Tasikmalaya dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan peserta rapat sebagai berikut, Kepala Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya, Kepala Bagian Hukum Kota Tasikmalaya , Kepala Bagian Pembangunan Kota Tasikmalaya, Kepala Bidang Perijinan Tertentu BPMPPT Kota Tasikmalaya, Budiman ( Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pemeliharaan Sungai BBWS Citanduy). Agus Tri Wibowo dari Tim Rekomtek (Rekomendasi Teknik ) BBWS, Dani Noviadi dari Tim Rekomtek (Rekomendasi Teknik) BBWS, Perwakilan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya , Perwakilan Dinas Perhubungan Kominikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, Perwakilan Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, Perwakilan Kecamatan Cibeureum, Ais Rais (FPK), Opik (Gremasi), Anggota Elemen Masyarakat Rakyat Menggugat,” terangnya.

Adapun hasilnya sebagai berikut, tambah Andy, hasil temuan pihaknya di lapangan diduga bahwa perizinan pembangunan Perumahan Bumi Parahyangan telah menutup drainase Jl. Letjen Mashudi sepanjang muka perumahan sampai ke tempat pembuangan air sungai cikalang, Pembangunan Perumahan Bumi Parahyangan belum memiliki andalalin dan izin prinsip mengenai rekomendasi teknis rencana penempatan lahan dari BBWS Citanduy.

“BBWS Citanduy menyatakan Izin prinsip mengenai rekomendasi teknis rencana penempatan lahan dari BBWS Citanduy belum ada dan belum pernah diajukan. Pihak BPMPPT juga mengatakan, Izin Mendirikan Bangunan dari BPMPPT sudah ada yang terbit pada tahun 2012, dalam site plan IMB tersebut lokasi bangunan yang dibangun di pinggir sungai Cikalang seharusnya ruang terbuka hijau. Staement Dishubkominfo, Andalalin sudah ada, yang terbit pada tahun 2012. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ketersediaan ruang terbuka hijau masih kurang, karena ruang terbuka hijau yang telah ada sebagian dibangun kembali menjadi perumahan. Kabag Hukum menyampaikan perlu dikaji kembali apakah bangunan yang dibangun di pinggir sungai cikalang sesuai dengan site plan atau tidak” paparnya.

Jadi kesimpulannya, menurut Ia, setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan elemen masyarakat Rakyat Menggugat dan hasil peninjauan ke lapangan, pembangunan Perumahan Bumi Parahyangan yang diduga telah menutup drainase Jl. Letjen Mashudi sepanjang muka perumahan sampai ke tempat pembangunan air sungai cikalang dan membangun solusi yang terbaik atas permasalahan tersebut perlu dilakukan pembahasan/pengkajian lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan BBWS Citanduy. (bukti foto audensi/dengar pendapat dan hasil peninjauan ke lapanganpembangunan Perumahan Bumi Parahyangan).

“Selain bukti-bukti tersebut, kami juga melampirkan surat perihal Tindak Lanjut Hasil Dengar Pendapat dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dirjend SDA BBWS Citanduy yang telah keluar pertanggal 11 April kemarin, dengan berisikan bahwa Berdasarkan pada peninjauan lapangan, tanggal 23 Februari 2016 Pengembang Bumi Parahyangan telah membangun pada tepi sungai Cikalang. Kedua,bahwa bangunan Bumi Parahyangan berada pada ruang garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan seperti tercantum pada PermenPUPERA No.28 tahun 2015 pasal 5 ayat (1) huruf a, tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau yaitu paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter. Kami akan mengadakan audiens, tentang seberapa jauh proses pengaduan oleh kepolisian,” pungkasnya. Asron/Indra

Related posts

Leave a Comment