Walikota Tasik Resmikan Kantor Metrologi

 6,672 total views

Walikota Tasikmalaya saat meresmikan Kantor UPTD Metrologi / Seda

Kota, Wartatasik.com – Kantor UPTD Metrologi Legal Tasikmalaya yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya, Selasa (09/05), diresmikan Walikota Tasikmalaya H. Budi Budiman.  Kantor tersebut menjadi UPTD Priangan timur yang mencakup Kota/Kab.Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Banjar dan Kab. Pangandaran.

Saat meresmikan, Walikota mengatakan, hadirnya Metrologi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya Kota Tasikmalaya. ”Metrologi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengukuran dan menerah yang lebih dari 80 jenis ukuran, seperti toko emas, SPBU, kiloan dipasar, gas, Meteran air, KWH listrik, dapat memberikan kepastian rasa keadilan,” ujarnya.

Dalam bertransaksi, tambah Ia, harus tetap mengedepankan kejujuran, sehingga kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli merasa senang. ”Masyarakat bisa memanfaatkan kantor Metreologi ini untuk melakukan terah ulang alat-alat timbang yang dimiliki masyarakat dalam bertransaksi, supaya memberikan alat timbang yang benar sehingga tidak ada yang dirugikan antar penjual dan pembeli,” terangnya.

Menurutnya, masyarakat yang memiliki usaha menjual produk-produk berhubungan dengan masalah ukuran dan memiliki alat timbang harus diterah ulang. ”Diwajibkan untuk melakukan terah ulang demi memenuhi rasa keadilan dengan ukuran yang baik dan benar. Pemilik alat timbang yang tidak melaksanakan aturan akan mendapat sanksi hokum karena sifatnya merugikan orang lain,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan RI yang hadir dalam peresmian Hari Prawoko mengungkapkan, pembentukan Metrologi Legal di setiap daerah sangat dibutuhkan agar pelayanan terah ulang bagi masyarakat tidak terkendala. ”Kita harap dengan terbentuknya Metrologi legal di Kota Tasikmalaya mampu melengkapi pelayanan terah ulang di wilayah Priangan Timur dalam menyediakan alat ukur/timbang yang benar serta memenuhi rasa keadilan,” ujarnya.

Hari menjelaskan, sejauh ini unit Metrologi Legal masih sangat sedikit, akibatnya pelayanan terah ulang masih belum maksimal. ”Dari 514 Kota/Kabupaten di Indonesia, hanya baru ada 70 unit Metrologi legal atau masih 15 persennya,” jelas Hari. Di Jawa Barat terang Ia, sebanyak 10 Unit yakni di Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota/Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Bogor, Kab. Karawang, Kota/Kab. Bandung.

”Kesadaran masyarakat untuk melakukan terah ulang masih kurang. Ada yang sadar, ada yang ogah-ogahan, ada yang tipu-tipu, karena mereka ingin mendapatkan untung banyak dari melakukan kecurangan timbangan. Jadi masih tinggi kecurangan dalam praktek ukuran dan timbang di masyarakat,” tandasnya.

Laporan: Seda

Related posts