Warga Desa Ancol Merasa Didholimi

 3,905 total views

Mega Proyek Bendungan Leuwi Keris / EQi
Mega Proyek Bendungan Leuwi Keris / EQi

Kabupaten, Wartatasik.com – Mega proyek Bendungan Leuwi Keris merupakan salah satu Program Nawacita Presiden RI Joko Widodo, dan proyek nasional dengan menggunakan APBN sebesar 1,7 Triliyun. Proyek tersebut terletak di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Bendungan ini akan diproyeksikan untuk irigasi Lakbok Utara seluas 6600 hektar, irigasi manganti seluas 4616 ha, sarana air baku Kota Banjar dan Ciamis 845 liter/detik, sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir yang mampu mereduksi banjir periode 25 tahunan sebesar 11,7 % dari 509,7 meter kubik/detik menjadi 450,02 meter kubik/detik, juga menjadi sarana PLTA sebesar 20 mega watt.

Meskipun pembangunan dan peresmian sudah dilaksanakan, namun masyarakat Desa. Ancol yang tanahnya terpakai proyek ini banyak yang dirugikan dan di dholimi bahkan adanya dugaan masyarakat pemilik tanah diintimidasi oknum-oknum agar menanda tangani persetujuan harga. Menurut salah satu Tokoh Pemuda Desa Ancol, Sabtu (04/03) mengatakan, bahwa masyarakat merasa dirugikan dan didholimi dan tidak adanya transparansi dalam penentuan ganti rugi harga tanah yang dirasa tidak adil, untuk harga tanah di Desa Ancol di bandrol Rp. 61.000/meter, sedangkan untuk daerah Ciamis Rp.154.000/meter.

Padahal, NJOPnya sama. Disamping itu pula, terang Ia, tidak adanya musyawarah, sosialisasi dengan pemilik tanah untuk menentukan harga juga banyaknya hasil pengukuran BPN tidak sesuai dengan yang tertera dalam SPPT. Ssebelum adanya ganti rugi pembebasan tanah, dari pihak BBWS mengatakan, bahwa ganti rugi tanah akan berbeda disesuaikan dengan bukti kepemilikan surat-surat tanah. Tanah yang bersertifikat dan tanah yang hanya ber AJB, SPPT akan berbeda harganya, namun pada kenyataannya sama.

Bahkan dalam berita acara persetujuan, bagi masyarakat yang setuju dengan harga tersebut harus menandatangani dan masyarakat yang tidak setuju dan tidak menandatangani akan berhadapan dengan pengadilan serta tidak adanya pengawalan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Anggota DPRD Kab. Tasikmalaya terhadap masyarakat Desa. Ancol yang tanahnya dipakai mega proyek tersebut.

Laporan: EQi

 

Related posts