Dalam Urusan TP4D, Ivan Sebut Dinas Jangan Asal Lepas

 1,195 total views

Drs. Ivan Dicksan / Indra

Kota, Wartatasik.com – Menanggapi kisruh tentang TP4D hingga berujung aksi dari Koalisi Ormas/LSM Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Plt. Sekda Kota Tasikmalaya Drs. Ivan Dicksan mengatakan bahwa keberadaan TP4D adalah legal, berdasarkan kebijakan Presiden dan peraturan dari Kejagung.

“Ini hadir ketika para pemerintah daerah galau hingga enggan menyerap anggaran karena takut salah. Padahal bantuan yang diberikan pemerintah tiada lain untuk pembangunan daerah. Dari situlah adanya TP4D, itu kan tempat konsultasi, mendampingi dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Diharapkan pada pelaksanaannya bisa tepat waktu, sesuai aturan tanpa rasa was-was,” paparnya usai mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah-putih, di Dadaha Kamis (17/08).

[sc name=”iklanadsense2″]

Ia menegaskan, secara teknis justru dinas-dinasnya yang harus berperan aktif dalam memberikan keterangan atau informasi bagi masyarakat yang menanyakan, “Jangan asal lepas saja, menyuruh ke Kejaksaan. Karena TP4D tidak bicara sampai teknis. Semisal, berbicara RAB ada ahlinya yang harus menjelaskan,” imbuh Ivan. Agar tidak salah persepsi, lanjut Ia, dinas juga jangan hanya mensosialisasikan masalah TP4D kepada kalangan tertentu, melainkan seluruh kalangan masyarakat,

“Karena publik berhak tahu, sehingga tidak salah persepsi. Sekali lagi, ada peran dan upaya dinas untuk menjelaskan keberadaan TP4D,” katanya. Ketika disinggung adanya “upeti” sebesar 2,5 persen dalam pendampingan tersebut, Ia membantah keras adanya transaksi seperti itu. “Itu hanya rumor saja, tidak ada persenan apa pun,” pungkasnya. Asron/Indra

Related posts