Bantah Ada Upeti 2,5 Persen, TP4D Tegaskan Sudah Bekerja Sesuai Prosedur

 1,062 total views

Ketua TP4D Kota Tasikmalaya Ahmad Patoni saat menyampaikan keterangan pers / Asron

Kota, Wartatasik.com – Seiring adanya aksi moral dari Koalisi Ormas/LSM Tasikmalaya yang menuntut pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Selasa (15/08) tadi siang, Ketua TP4D Kota Tasikmalaya Ahmad Patoni menegaskan bahwa selama ini pihaknya sudah bekerja sesuai prosedur yang berlaku.

Menertibkan para Kontraktor ataupun dinas yang bekerja tidak sesuai aturan berikut pelan-pelan merubah pola pikirnya merupakan tekad serta motivasi pihaknya selama menjalankan tugas untuk mendamping pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Tasikmalaya. “Banyak hal yang dikerjakan oleh kami. Mulai dari pendekatan kepada masyarakat atau semua pihak hingga bagaimana memberikan ilmu kepada para kontraktor dan OPD agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar,” sampainya dalam keterangan pers di Aula Kejari Kota Tasikmalaya.

[sc name=”iklanadsense2″]

Pihaknya juga membantah tidak menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Ditegaskannya, TP4D selalu aktif mengecek ke lapangan apabila menerima laporan dari masyarakat tentang permasalahan dalam suatu kegiatan. Adanya gerakan massa tersebut, lanjut Ahmad, dijadikan motivasi untuk berbuat lebih baik ke depan. Disamping mempaparkan secara gamblang mengenai kinerjanya selama ini yang berusaha sesuai prosedur, pihaknya juga membantah adanya kontribusi atau sejenis upeti sebesar 2,5 persen dari total dana kegiatan sebagaimana dituduhkan para peserta aksi.

“Kami melakukan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Setiap akhir tahun selalu melaporkan kepada dinas. Kami selalu fokus terhadap kegiatan. Untuk itu, mohon dukungan dari semua pihak baik Ormas, LSM maupun Media agar sama-sama turut mengotrol semua kegiatan yang dilaksanakan termasuk memberikan masukan. Silahkan datang apabila ada hal-hal yang harus diluruskan. Keberadaan kami untuk kemajuan Kota Tasikmalaya. Daripada jadi boomerang buat pemerintahan mendingan tidak usah ada TP4D,” tegasnya. Indra/Asron

Related posts