
Kabupaten, Wartatasik.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bergerak cepat mengantisipasi dampak musim kemarau dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Dampak Kekeringan pada Jumat (17/7/2026).
Langkah preventif ini diambil menyusul prediksi BMKG terkait tren penurunan curah hujan secara signifikan yang akan berlangsung mulai Agustus hingga akhir September mendatang.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, ini dihadiri oleh Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Dr. Rubi Azhara, Kepala Pelaksana BPBD Roni, serta jajaran SKPD, camat, dan pemangku kepentingan terkait.
Sinergi lintas sektoral ini diperkuat demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah ancaman krisis air.
Dalam arahannya, Wabup Asep Sopari menegaskan bahwa kekeringan bukan sekadar siklus alam tahunan, melainkan masalah krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta berpotensi memicu gejolak sosial dan ekonomi. Ia pun menginstruksikan BPBD dan instansi terkait untuk berada dalam tingkat kewaspadaan tertinggi.
“Ini perhatian serius. Informasi penurunan curah hujan ini sebenarnya sudah kita kantongi sejak empat bulan lalu dari data BMKG. Kita harus bergerak cepat,” ujar Asep.
Sebagai langkah konkret jangka pendek, sektor ketahanan pangan dan pemenuhan air bersih menjadi prioritas utama. Dinas Pertanian diminta untuk segera mengaktifkan pompa-pompa air di wilayah rawan.
Menariknya, fungsi pompa air ini juga diinstruksikan untuk dialihkan guna memenuhi kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) warga jika situasi sudah mendesak.
Selain krisis air, Pemkab Tasikmalaya juga menyoroti ancaman bencana lingkungan lainnya. Asep mengingatkan bahwa tanah yang kering dan retak-retak di musim kemarau justru bisa menjadi bom waktu saat musim hujan tiba nanti, karena air yang merembes ke sela-sela retakan berpotensi besar memicu longsor susulan.
Ia juga merefleksikan tata kelola air di Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai masih keliru. Menurutnya, sangat ironis jika daerah yang melimpah air saat musim hujan, langsung mengalami kekeringan hanya dalam waktu satu bulan kemarau. Masalah ini, lanjutnya, harus dibenahi lewat program jangka pendek hingga jangka panjang seperti konservasi alam.
Masyarakat juga diimbau keras untuk tidak memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk menghindari kelalaian kecil seperti membuang puntung rokok sembarangan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Roni, membenarkan bahwa puncak penurunan curah hujan akan terjadi pada Agustus dan September. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, status siaga darurat telah ditetapkan hingga 30 September mendatang.
Roni menekankan bahwa rakor ini adalah langkah preventif mutlak karena Tasikmalaya saat ini masih berada pada fase siaga, belum masuk tanggap darurat.
Di akhir rapat, Wabup Asep Sopari menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk menjadi garda terdepan dalam memantau ketersediaan air bersih di wilayah masing-masing, serta segera melaporkan jika ada warga yang mulai kesulitan air. Ndhie
