Kabupaten, Wartatasik.com – Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, mendorong penataan ulang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayahnya. Penataan tersebut mencakup transparansi laporan keuangan berbasis digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga pengintegrasian bisnis BUMDes dengan sektor ekonomi kreatif lokal.
Hal tersebut disampaikan Asep saat menerima audiensi Forum BUMDes Kabupaten Tasikmalaya di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya. Asep menyoroti masih banyaknya persepsi publik yang cenderung negatif terhadap keberadaan BUMDes. Meski demikian, ia mengapresiasi sejumlah BUMDes di Tasikmalaya yang telah berstatus mandiri dan mampu menyumbang bagi Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Citra BUMDes relatif banyak negatifnya daripada positifnya. Namun, yang positif dan sudah mandiri hingga menghasilkan PADes juga ada. Seharusnya BUMDes yang lain belajar ke situ,” ujar Asep, Kamis (5/11/2026).
Sebagai langkah evaluasi, Pemkab Tasikmalaya berencana mengintegrasikan publikasi kinerja BUMDes ke dalam platform program “Desa Naik Kelas” melalui laman resmi (website) masing-masing desa.
Ia menegaskan pentingnya keterbukaan publik, khususnya terkait pertanggungjawaban tata kelola keuangan BUMDes.
“Harus lengkap dengan laporan keuangannya dan terbuka. Tidak bisa zaman sekarang ditutup-tutupi. Pemerintah kabupaten saja penerimaan dan penggunaan pajaknya dibuka setiap saat. BUMDes pun harus mempersiapkan diri seperti itu,” kata Asep.
Selain aspek transparansi, Asep mendorong pengelola BUMDes untuk beradaptasi dengan era digitalisasi dan menyasar pasar e-commerce. Menurutnya, BUMDes dapat mengambil peran sebagai jembatan kemitraan dengan para pelaku ekonomi kreatif dan industri lokal di Kabupaten Tasikmalaya.
Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah sentra industri lokal, seperti pabrik sepatu Jentin hingga perajin tas Kania di Kabupaten Tasikmalaya, justru kekurangan pasokan produksi akibat keterbatasan tenaga ahli, padahal permintaan pasar cukup tinggi.
“Masalahnya ada pada kapasitas produksi karena kekurangan ahli. BUMDes sebetulnya bisa berkoordinasi dengan perusahaan lokal untuk mengambil peran makloon (jasa manufaktur). BUMDes bisa membuka modal dan memfasilitasi pelatihan bisnis,” tuturnya.
Untuk mendukung keterampilan SDM tersebut, Pemkab Tasikmalaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja tengah merancang ekosistem pelatihan kerja terintegrasi yang disesuaikan langsung dengan kebutuhan industri dan ekonomi kreatif.
Asep menambahkan, langkah penyelamatan dan pembenahan BUMDes yang bermasalah akan segera dilakukan melalui penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas pengelola. Ia berharap BUMDes ke depan dapat dikelola secara profesional dan mandiri.
“Saya titip atas nama pimpinan daerah, masalah keuangan di desa ini harus segera dibenahi. BUMDes harus diarahkan agar profesional sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri dan menjadi solusi perekonomian warga,” ucapnya. Ndhie
