Kota, Wartatasik.com – Pernyataan sikap lewat aksi evaluasi kinerja Wali Kota Tasikmalaya, aksi yang lahir dari tanggung jawab moral mahasiswa untuk menilai sejauh mana janji politik diterjemahkan menjadi kebijakan nyata bagi rakyat.
Evaluasi ini bukan tanpa dasar, melainkan bertumpu pada data lapangan, realitas sosial, serta kegelisahan publik atas berbagai persoalan yang belum terselesaikan dalam satu tahun kepemimpinan. Namun alih-alih disambut dengan dialog dan keterbukaan, aksi evaluatif tersebut justru dihadapi dengan barikade kekuasaan, pendekatan keamanan yang berlebihan.
“Saya sendiri menjadi korban langsung dari tindakan keriuhan di lapangan, yang menunjukkan bahwa negara hari ini lebih sigap membungkam kritik mahasiswa daripada mendengar evaluasi rakyat,” ungkap Sekretaris Umum PC PMII Kota Tasikmalaya, Muhammad Sabiq awwalin, Selasa (3/2/2026).
Lebih ironis lagi, lanjutnya, ketidakhadiran Wali Kota Tasikmalaya dalam ruang dialog evaluatif memperlihatkan pola kepemimpinan yang defensif dan alergi terhadap kritik.
“Ketika kepala daerah memilih menutup diri dari evaluasi publik dan menyerahkan sepenuhnya pengamanan aspirasi rakyat kepada aparat, maka yang terjadi adalah pemindahan tanggung jawab politik menjadi kekerasan struktural,” katanya.
Sambungnya lagi, kepemimpinan yang demokratis tidak diukur dari tebalnya pengamanan pada momen evaluasi kekuasaan, melainkan dari keberanian menghadapi kritik dan membuka ruang koreksi. “Jika evaluasi kinerja dijawab dengan pagar besi dan barikade polisi, publik wajar mempertanyakan: sedang dievaluasi atau sedang dilindungi dari evaluasi?” katanya.
“Kami juga mengecam keras pemberitaan media yang tidak berimbang dalam memberitakan aksi evaluasi kinerja Wali Kota tersebut. Praktik jurnalistik yang menggiring opini seolah mahasiswa adalah biang kericuhan, sambil menghapus konteks evaluasi kinerja dan meniadakan suara korban,” kesalnya.
Dalam perspektif Tan Malaka, lanjutnya, apa yang terjadi hari ini adalah konsekuensi logis dari kekuasaan yang kehilangan legitimasi moral. Melalui gagasan Masa Aksi Tan Malaka menegaskan bahwa evaluasi dan perlawanan rakyat muncul ketika janji politik tidak bertemu dengan realitas sosial.
Sementara dalam MADILOG (Materialisme, Dialektika, dan Logika), ia mengingatkan bahwa kekuasaan harus diuji dengan nalar, data, dan kenyataan material bukan dijaga dengan kekerasan aparat atau dilindungi oleh framing media. Menutup evaluasi satu tahun kinerja berarti menolak dialektika sejarah dan menempatkan kekuasaan di atas akal sehat publik.
“Selama evaluasi dianggap ancaman, kritik dianggap musuh, dan kebenaran dipelintir, PMII akan tetap berdiri sebagai subjek sejarah yang sadar, berpihak pada rakyat, dan melawan ketidakadilan,” tandasnya. Red
