Kota, Wartatasik.com – Kebijakan presiden Joko Widodo dinilai tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi.
Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul kenaikan harga minyak goreng belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket.
Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi. Akan terjadi efek domino kenaikan harga di sektor lainnya.
Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya.
Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi.
Oleh karena itu PKS bertanggungjawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ketua PKS Dede SIP anggota DPRD Kota Tasikmalaya mewakili konstituen beserta masyarakat yang bersepakat dan menegaskan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Partai PKS meminta Presiden membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, kenaikan harga itu akan memberikan dampak yang begitu besar terhadap kenaikan harga di berbagai sektor baik pangan, barang, maupun transportasi umum dan lainnya.
“Ini akan sangat memberatkan masyarakat kita yang baru saja mau bangkit dari hempasan pandemi Covid-19,” pungkasnya. Suslia
