Kabupaten, Wartatasik.com – Tasik Government Watch (TGW) terus menunjukkan perannya sebagai katalisator lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
Melalui audiensi strategis pada Rabu (2/9/2026), TGW resmi mengusulkan optimalisasi zakat dari ekosistem Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertemuan yang berlangsung pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat TKKSD Lantai 1 Setda Kabupaten Tasikmalaya ini diterima langsung oleh Asda 1 Dr. H. Rubi Azhara, S.STP., M.Si., Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya H. Dadan Bardan, M.Ag., serta perwakilan Korwil SPPI, Hikmat.
Ketua Umum TGW, Teni Ramdhani, menegaskan pentingnya menghadirkan keadilan ekonomi dari besarnya perputaran modal program MBG agar berdampak ganda bagi masyarakat rentan.
“Yayasan SPPG ini berstatus nirlaba dan bebas pajak. Namun dengan skala operasional besar, sudah jadi panggilan moral untuk memberi kontribusi balik. Instrumen yang paling tepat, berkeadilan, dan sah secara syariat maupun regulasi adalah penyaluran zakat,” ujar Teni.
Teni menambahkan, inisiatif ini juga menjadi solusi taktis di tengah keterbatasan ruang fiskal APBD Kabupaten Tasikmalaya.
Menurutnya, mengoptimalkan dana umat lewat zakat adalah langkah rasional untuk membantu pemerintah mengatasi masalah sosial tanpa selalu bergantung pada kas daerah.
Terkait dorongan agar pengelolaan zakat diserahkan penuh ke BAZNAS, TGW menilai lembaga tersebut punya rekam jejak kuat sebagai jaring pengaman sosial, seperti penanganan warga sakit yang tertahan tunggakan BPJS.
Gagasan ini disambut hangat Pemkab Tasikmalaya. Asda 1 Rubi Azhara mengapresiasi kejelian TGW dalam melihat potensi pemberdayaan umat dari program nasional.
Pemkab berkomitmen segera menindaklanjuti usulan ini agar Bupati menerbitkan Surat Edaran (SE) atau Instruksi sebagai payung hukum bagi seluruh mitra SPPG.
Dukungan serupa disampaikan BAZNAS dan Korwil SPPI yang menyatakan siap berkolaborasi merumuskan langkah teknis setelah SE Bupati terbit.
“Saat ini TGW menaruh harapan penuh pada political will Pemkab Tasikmalaya. Kami akan mengawal komitmen ini sampai Surat Edaran resmi diterbitkan demi kesejahteraan umat,” pungkas Teni. Red
