Category: Politik Hukum

Kota, Wartatasik.com – Antisipasi gangguan kamtibmas, penyakit masyarakat, aksi berandalan bermotor dan penggunaan knalpot bising, Polres Tasikmalaya Kota gelar Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) secara masif, Melibatkan sebanyak 278 personel jajaran Polres Tasikmalaya Kota, melaksanakan patroli dan razia yang dilaksanakan di beberapa tempat strategis dari Sabtu malam hingga Minggu dinihari. Kapolees Tasikmalaya Kota AKBP SY Zainal Abidin melalui Kabag Ops Kompol Cecep Bambang mengungkapkan bahwa kegiatan dilaksanakan oleh jajarannya dengan sistem Rayonisasi. “Kegiatan dalam rangka cipta kondisi Harkatibmas guna antisipasi aksi berandalan bermotor dan penyakit masyarakat serta tindak kriminal lainnya,”…

Kabupaten, Wartatasik.com – Satuan lalu lintas Polres Tasikmalaya meminta masyarakat tidak menggunakan sepeda listrik di Jalan Raya. Kasat Lantas Polres Tasikmalaya AKP Abdhi Herdiyatna mengemukakan, penggunaan sepeda listrik tidak bisa digunakan di jalan raya, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. “Jadi dengan kendaraan tertentu yang menggunakan motor penggerak listrik (Sepeda Listrik). Sejauh ini memang banyak masyarakat belum paham tentang penggunaannya,” katanya. Rabu (02/08/23). Abdhi menjelaskan, khusunya di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, sesuai arahan dan petunjuk dari Kapolres Tasikmalaya bahwa diimbau masyarakat yang menggunakan sepeda listrik tidak…

Kota, Wartatasik.com – Persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Sidik S.H menuntut terhadap Terdakwa (D) dengan Tuntutan 6 bulan pidana dan 8 bulan masa percobaan dengan perkara kasus pidana yang melibatkan Pelapor Insial (W) dan terlapor (terdakwa) inisial (D) dengan pasal 167 KUHP. Yakni, Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang di pakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas…

Kota, Wartatasik.com – Polemik Proyek Pembentengan Sekolah Dasar SD Negeri 4 Tuguraja diduga tidak berizin juga tidak ada sosialisasi terhadap warga setempat terus bergulir. Dihubungi melalui sambungan seluler, Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya H. Indra Risdianto, ST., mengaku telah menekankan kepada pihak pelaksana agar memberikan pemberitahuan terhadap pemerintah setempat. Ia dengan tegas, mengimbau kepada pelaksana saat melaksanakan pengukuran (Uitzet) untuk membuat surat pemberitahuan kepada aparatur pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta melibatkan warga dalam pengerjaan proyek tersebut. “Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui atau bahkan terganggu keberadaan sebuah proyek. Untuk Proyek…

Kota, Wartatasik.com – Proyek TPT Pembentengan Sekolah Dasar SD Negeri 4 Tuguraja diduga tidak berizin juga tidak ada sosialisasi terhadap warga setempat. Proyek dengan nama kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki nilai pekerjaan sebesar Rp. 91,85 juta itu beralamat di Jalan Jiwa Besar, Gunung Pancuran, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Diketahui, proyek tersebut sudah berjalan selama lima hari. Namun, pihak ketua RT setempat serta pengurus masyarakat lainnya mengaku proyek tersebut tidak ada pemberitahuan kepada pihaknya. “Sudah berjalan lima hari proyek tersebut, namun belum ada pemberitahuan terhadap warga maupun…

Kota, Wartatasik.com – Keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi diantara korban dan terdakwa, kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Terkait kasus Pasal 167 yang di alami oleh (D) pada pemberitaan sebelumnya, setelah meminta tanggapan dari Kasi Pidum Ahmad Fuadi SH.MH, Kejari Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa aturan Kejaksaan Negeri dengan Kepolisian berbeda. “Program RJ keluar dari Kejaksaan Agung. Terkait RJ yang kita keluarkan untuk kasus saudara (D), bertujuan untuk mengamankan dulu korban. Karena, aturan kita dengan Kepolisian berbeda,” ungkap…

Kabupaten, Wartatasik.com – Polres Tasikmalaya menggelar Operasi Patuh Lodaya tahun 2023. Operasi itu akan berlangsung selama dua pekan yang di mulai tanggal 10-23 Juli 2023. Kapolres Tasikmalaya, AKBP Suhardi Hery Hariyanto mengutarakan, Operasi Patuh lodaya yang dilaksnakan selama dua minggu kedepan. “Operasi ini kita laksanakan mulai hari ini sampai dua minggu kedepan,” katanya usai Gelar Pasukan Operasi Lodaya Tahun 2023 di lapangan Hitam Polres Tasikmalaya, Senin (10/07/2023). Suhardi menyebut, dalam kegiatan Operasi lodaya kali ini lebih penekanan lebih ke sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. “Dengan kegiatan ini mudah-mudahan berjalan lancar, kegiatan ini…

Kota, Wartatasik.com – DPC PKB Kota Tasikmalaya gelar Bimtek Pemenangan Pileg 2024 dengan mengusung tema “Raih Kemenangan Pemilu 2024” di salah satu hotel berbintang di Kota Tasikmalaya, Jumat (09/07/2023). Ketua DPC PKB H. Wahid mengatakan bahwa PKB sedang mencoba mengakselerasi pileg 2024 menjadi sebuah pileg yang berkualitas. “Ini memang sudah direncanakan oleh partai PKB dari awal rekrutmen caleg, sampai caleg itu disodorkan. Dengan begitu, caleg tersebut bisa dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu, ini merupakan tanggung jawab kami untuk meningkatkan kapasitas mereka,” tuturnya. Anggota DPRD dari Komisi III itu mengatakan,…

Kota, Wartatasik.com – Dukungan kembali muncul kepada Ketua Umum DPP PKB Gus Imin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar untuk menjadi Presiden Tahun 2024 dari masyarkat Kota Tasikmalaya. Kali ini, dukungan tersebut muncul dari Forum Kelompok Budi Daya Ikan Kota Tasikmalaya. Mereka mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung Gus Imin karena sosoknya memiliki segudang pengalaman baik di eksekutif (Menjadi Menteri) maupun di legislatif sebagai Wakil Ketua DPR RI. Hal tersebut dikatakan Koordinator Forum Kelompok Budi Daya Ikan Kota Tasikmalaya, Andika Fauzi Mustofa. Dikatakannya bahwa deklarasi dukungan itu terwujud karena yakin Gus Imin…

Kota, Wartatasik.com – Proses Perjalanan persidangan dengan dugaan perkara kasus Pasal 167 KUHP pidana yaitu barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini dialami inisial (D) sebagai terdakwa dengan inisial (W) sebagai pelapor, terindikasi dalam proses perjalanan sidang diduga banyak temuan kejanggalan sehingga menjadi kajian…