Komisi IV ‘Challange’ Direktur RSUD dr Soekardjo: Sejumlah Penyakit Kronis Segera Diselesaikan

Kota, Wartatasik.com – Komplikasi masalah di RSUD dr Soekardjo menjadi bahan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama dan Dinas Kesehatan Kota, di Ruang Rapat I, Kamis (06/1/2022) Pimpinan rapat, Gilman Mawardi, S.Pd., mengatakan, pemanggilan direktur baru, dilakukan untuk mengetahui program kerja apa yang akan dilakukan kedepan. Selain itu, DPRD juga memberikan beberapa challenge kepada Dirut. “Pertama terkait dengan masalah di RSUD yang dinilai sudah kronis selama bertahun-tahun. Itu merupakan hal yang mendasar bagi RSUD dan tentu juga sesuai, RSUD itu sebagai badan bayangan.…

Tujuan Program BPNT, Rahmat Soegandar: Agar Perekonomian Masyarakat Bisa Berkembang

Kota, Wartatasik.com – Progam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki dua tujuan yaitu ingin membantu masyarakat dengan menyalurkan pangan langsung dan menginginkan perekonomian bisa berkembang. Itu disebutkan oleh anggota DPRD kota Tasikmalaya Rahmat Soegandar kepada wartawan, usai Rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Dinas Sosial, Bank BNI dan para supplier, Rabu (05/01/2022). Politikus partai berlambang banteng ini mengatakan, bayangkan e-Warong membagikan kepada 400 KPM secara langsung, akan memiliki banyak keuntungan dan disana akan ada perekonomian yang berputar. “Karena tujuannya BPNT ini salah satunya pemulihan ekonomi harus berkembang,” kata Rahmat Sugandar.…

Terima Keluhan Pungutan Ongkir saat Dengar Pendapat dengan DPRD Kota Tasik, Kadinsos: Akan Kami Evaluasi

Kota, Wartatasik.com – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT mengeluhkan masih memberikan ongkos kirim, untuk mendapatkan bantuan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV dengan Dinas Sosial, Bank BNI dan Suplayer, Rabu (05/01/2022). Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Dede Muharam menyampaikan ada beberapa RW yang meminta ongkos kirim dan menurutnya bukan kesalahan, dikarenakan mereka (RW) bekerja membagikan dari e-Warong ke masyarakat. “Para RW tidak salah karena mereka bekerja, yang membagikan dari e-Warong ini para RW, yang jadi persoalan ongkirnya dari penerima manfaat, dibebani sampai Rp 10…

Bersama Dinsos, DPRD Kota Tasik Gelar Rapat Dengar Pendapat: Bahas Polemik BPNT

Kota, Wartatasik.com – Bersama Dinas Sosial, Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya mengadakan Rapat Dengar Pendapat yang dihadiri Bank BNI dan para Supleyer Komoditi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Gedung Paripurna. Rabu (05/01/2021). Komisi IV DPRD kota Tasikmalaya Dede Muharam mengatakan, pertemuan ini ingin mencoba mencari solusi dari permasalahan yang muncul diantaranya kwalitas Barang yang tidak sesuai dan banyak dikeluhkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Barusan alhamdulilah berdiskusi dan ada kesepakatan bersama untuk tidak mengulang kembali komoditas yang seperti kemarin dan harus ada perbaikan,” ucap Dede. Pihaknya memahami jika masyarakat…

BPK RI Serahkan Hasil Pemeriksaan Terperinci, H Aslim: Terima Kasih Masukan dan Koreksinya

Kota, Wartatasik.com – BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan terinci atas Belanja Daerah (Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bantuan Sosial) Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pimpinan dan Anggota DPRD kota Tasikmalaya mengucapkan terimakasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut. “Dimana hari ini Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah tersebut disampaikan langsung di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat,” ucap Ketua DPRD kota Tasikmalaya H Aslim, Rabu, (05/01/2022). Politisi Gerindra ini menyebut, sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan ini DPRD Kota…

Sambut Baik, Wahyu: Raperda Fasilitas Haji dan Umroh Sangat Penting untuk Masyarakat

Kota, Wartatasik.com – Menyikapi Raperda, Kasi Perjalanan Haji Umroh (PHU) Kemenag Kota Tasikmalaya, Wahyu menyebut tentunya sangat menjadi penting untuk masyarakat. Pasalnya, ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tranportasi dan hal-hal yang mengikutinya. “Kebetulan saya mengikuti dari awal, dan sebenarnya ini sudah ada dari raperda sebelumnya nomor 3 tahun 2019. Hanya belum sempat dieksekusi, karena pemberangkatan haji pada tahun 2020-2021 dibatalkan,” ujar Wahyu, Rabu (05/12/2022). Ia melanjutkan, Perda sebelumnya berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2008 pada saat yang tidak terlalu jauh, perda itu diundangkan turun undang-undang yang baru…

Selamat, Kang AW Ditetapkan sebagai Ketua IPHI Kota Tasik

Kota, Wartatasik.com – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin ditetapkan sebagai Pejabat Ketua Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Tasikmalaya. H Hendi Harubianadi Ketua PW IPHI Jawa Barat mengatakan, pengangkatan ini sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 025/S.Kep/PW-IPHI-JBR/1/2022. Hendi menyebut, SK dikeluarkan dikarenakan berakhirnya masa bakti Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Tasikmalaya. “Melalui SK tersebut, diharapkan secepatnya Menyusun Kepengurusan PD IPHI Kota Tasikmalaya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sejak ditetapkannya keputusan ini,” ungkap Hendi. Adapun kata…

Fasilitasi Jamaah Haji, DPRD Kota Tasik Bentuk Pansus Buat Perda

Kota, Wartatasik.com – Pasca keluarnya Undang Undang No 08 Tahun 2019 yang mengharuskan Pemerintah Daerah Memfasilitasi Jamaah Haji, DPRD Kota Tasikmalaya membuat panitia khusus (Pansus) dalam pembentukan Perda. Ketua Pansus Raperda Anang Safaat mengatakan, maksud Perda ini membantu masyarakat jemaah haji supaya lebih aman dan nyaman dari tempat pemberangkatan Kota Tasikmalaya ke embarkasi penampungan jamaah haji bisa di Jakarta atau Bekasi. “Raperda ini merupakan inisiatif DPRD untuk melanjutkan UU no 08 Tahun 2019 agar bisa meringankan, karena nanti ketika disahkan Perda ini akan lebih dipermudah dari sisi keselamatan,” terang Anang.…

Bantuan BPNT di Kota Tasik Tak Layak Konsumsi, Komisi IV: Bahan Evaluasi ke Dinsos

Kota, Wartatasik.com – Pasca ada laporan dari masyarakat terkait bantuan BPNT yang diduga tidak layak konsumsi,  Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya melakukan sidak kedua kecamatan yaitu Indihiang dan Purbaratu. Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Junaedi Sakan menyebut, masalah tersebut memang ini harus disikapi serius, terkait dengan beberapa item bantuan BPNT yang dianggap belum layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya terang Jun, dalam segi kesiapan teknis e-Warong sebagai penyalur bantuan tersebut juga menjadi evaluasi yang akan disampaikan ke Mitra Kerja Komisi IV yaitu Dinas Sosial. “Juga dari segi penyaluran mengingatkan agar sesuai dengan…

Menjadi Kota Termiskin, DPRD Kota Tasik Bahas Ranperda Penanggulangan Kemiskinan

Kota, Wartatasik.com – Pembahasan lanjutan Rencana Peraturan Daerah Tentang penanggulangan kimiskinan digelar DPRD Kota Tasikmalaya melalui Panitia Khusus di Gedung Badan Anggaran, Selasa (04/01/2022). Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Kemiskinan Gilman Mawardi S.Pd menyebut, pembahasan baru ke tahap pembukaan seperti menimbang dan mengingat dengan menghadirkan Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya dan BPS Kota Tasikmalaya. Menurut politisi Gerindra ini, pembahasan Ranperda sangat penting karena diketahui bersama Kota Tasikmalaya merupakan Kota Termiskin di Jawa Barat. “Ini menjadi keprihatinan kita karena kota Tasik tidak beranjak dari Angka termiskin di Jawa Barat,” tutur Gilman. Selain…