DPRD Setujui Perda Kota Tasikmalaya Perubahan APBD 2021, Berikut Kesimpulan yang Disampaikan Banggar

 25,660 total views

DPRD Setujui Perda Kota Tasikmalaya Perubahan APBD 2021, Berikut Kesimpulan yang Disampaikan Banggar  | Ist

Kota, Wartatasik.com – DPRD sudah menyetujui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 di Gedung Paripurna, beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran.

Salah satunya disampaikan H Murjani SE., MM dari Fraksi Partai Gerindra yang menyebut, berdasarkan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2021.

Menurutnya, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD tahun anggaran 2021 Kota Tasikmalaya hasil pembahasan Badan Angggaran DPRD Kota Tasikmalaya telah memenuhi persyaratan persyaratan dalam penyusunan diundangkan untuk menjadi Perda.

“Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2021 hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya bersama TAPD telah dapat disetujui bersama,” ujar Murjani, Jumat (08/10/2021)

Lanjutnya, sebagai masukan untuk pelaksanaan APBD Perubahan 2021 dan penyempurnaan penyusunan Ranperda APBD dimasa yang akan datang Badan Anggaran merekomendasikan, Karakteristik pendapatan pada setiap penyusunan anggaran dan belanja daerah bukan sesuatu hal yang baru.

“Hal itu dapat dipredikasi, diperhitungkan dan diantisipasi, sehingga kita bisa memperhitungkan untuk penerimaan dan belanja pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pelaksanaan anggaran ini tetap berpedoman kepada tata aturan pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD,” papar Murjani.

Ia menegaskan, belanja pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik dan mendorong aktifitas sektor swasta di daerah yang bersangkutan khususnya Kota Tasikmalaya.

“Belanja yang tidak optimal dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik dan menurunnya aktifitas sektor swasta. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang publik dan regulasi lokal, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan produktivitas ekonomi di daerah semakin meningkat,” ungkapnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Murjani menyebut, peran optimalisasi belanja daerah akan mempengaruhi pembangunan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, belanja pemerintah yang efektif merupakan isu penting dalam kebijakan sektor publik.

“Belanja yang efektif diyakini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Isu efisiensi belanja pemerintah ini menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi makro ekonomi,” terang Murjani.

Selain itu imbuhnya, belanja pemerintah yang efisien sangat erat kaitannya dengan proses penganggaran baik proses penyusunan anggaran pemerintah pusat maupun penyusunan anggaran pemerintah daerah.

“Untuk itu DPRD Kota Tasikmalaya merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya agar menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Tasikmalaya,” pungkasnya. Asron

Related posts