Kabupaten, Wartatasik.com – Dina Diana Ginanjar, ketua Germaka atau Gerakan Mahasiswa Karangjaya, mengatakan bahwa pihaknya merasa perlu bersuara lantang atas fenomena yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya.
“Program yang sejatinya menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak, kini justru menuai sorotan akibat persoalan mendasar: mutu dan higienitas makanan yang diabaikan,” katanya, Kamis (27/11/2025).
Lanjutnya, pada 26 November 2025, ditemukan fakta memalukan di salah satu lembaga pendidikan PAUD penerima manfaat, “Paket makanan yang diberikan kepada anak-anak berisi menu yang jauh dari standar gizi, ada sambal yang dapat memicu gangguan pencernaan,” ungkapnya.
Setelah dilakukan penelaahan harga, Ia menilai makanan yang disajikan diperkirakan hanya sekitar enam ribu rupiah sangat tidak sepadan dengan anggaran yang bersumber dari uang negara.
“Puncak kekecewaan kami terjadi ketika diketahui bahwa menu sambal tersebut benar-benar dimasak dan diberikan kepada anak-anak tanpa pertimbangan gizi sedikitpun. Ini bukan lagi sekadar keteledoran, tetapi bukti gagalnya sistem kontrol mutu dari pihak penyelenggara maupun instansi yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Kesal Dina, bagaimana mungkin makanan yang seharusnya menjadi sumber kesehatan justru berpotensi menjadi sumber penyakit? Di mana tanggung jawab moral dan profesionalisme pengelola program yang dibiayai oleh uang rakyat?
“Kekecewaan masyarakat semakin besar ketika diketahui dapur penyedia makanan tersebut diduga dimilki Polres dan secara kewilayahan, Kecamatan Cineam Karangjaya masuk dalam yurisdiksi Polres Tasikmalaya Kota. Dapur milik institusi negara seharusnya menjadi contoh dalam hal kualitas dan keamanan pangan bukan justru menjadi sumber masalah,” jelasnya.
Program MBG di Karangjaya kini telah berubah dari niat mulia menjadi ironi kebijakan, Ia meminta, Pemerintah daerah, dinas terkait, termasuk pihak Polres Tasikmalaya Kota yang menaungi dapur tersebut, terbukti lalai dalam fungsi pengawasan. “Mereka membiarkan pihak penyedia bekerja secara asal-asalan tanpa memperhatikan standar gizi dan kualitas pangan. Ini bukan lagi kelalaian teknis, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik,” tambahnya.
“Kami Germaka menegaskan bahwa kritik ini bukan tanpa dasar. Ini adalah suara dari lapangan dari guru, dari orang tua, dan dari nurani yang peduli terhadap masa depan anak bangsa. Kami mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh baik itu pemilik dapur penyelenggara MBG di dapur Polres kecamatan Cineam,” ucap Dina.
Tandasnya. jangan menunggu sampai persoalan ini berubah menjadi tragedi kesehatan di Tasikmalaya, “Sebab bagi kami, ketika makanan anak-anak tercemar, itu bukan hanya kesalahan prosedur itu adalah kegagalan moral yang tidak boleh dibiarkan,” tandasnya. Red
