Kota, Waratasik.com – Kota Tasikmalaya diisukan akan lockdown, padahal yang sebenarnya adalah pembatasan wilayah di sembilan titik dengan fokus terhadap orang yang datang dari luar kota ke Tasikmalaya dilakukan pengecekan kesehatan, apalagi orang datang dari kota zona merah.
Hal itu dikatakan Wakil Wali (Wawali) Kota Tasikmalaya M Yusuf saat diwawancara di salah satu lokasi posko di Karang Resik yang didampingi Kepala BPBD, Dandim, Dispora, Paramedis dan pihak lainnya saat memonitoring pergerakan keluar masuk orang ke Kota Tasikmalaya.
Dijelaskan Wawali, pembatasan ini adalah upaya untuk memutus penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid 19), sebab tiap hari di Tasikmalaya jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) terus bertambah, maka mengharuskan status ODP untuk diam di rumah.
“Lokasi posko penjagaan ditempatkan di jalan Ibrahim Adji, Terminal Awipari, Simpang III Mangin, Rest Area Urug, Cibeuti Asta, Karang Resik, Belakang Terminal type A, Bojong Jengkol dan Simpang Bantar,” ucap Wawali, Selasa (31/03/2020).
Kegiatan ini terangnya, dibagi menjadi dua shift, full 24 jam selama satu bulan dan sedang direncanakan ada bantuan sosial, karena gubernur menyampaikan kalau warga miskin yang terdampak virus, ekonominya akan dibantu.
Lebih lanjut, warga yang mendapat kompensasi itu tidak disamakan dengan BPNT/PKH, karena bantuan ini adalah warga miskin baru yang terdampak virus, sehingga pemerintah harus melaksanakan kegitan bantuan sosial dari provinsi, pusat dan kota Tasikmalaya pun mengalokasikan anggaran
“Kami masih mendata, tetapi lebih cenderung ke ODP yang tidak mampu, kemudian masyarakat yang terdampak virus ini yang tidak bisa aktifitas seperti jualan dan tinggal di rumah akan diberi bantuan dari Dinas Sosial,” ungkapnya.
Dari bantuan provinsi sebesar Rp 500 ribu yaitu 1/3 untuk uang tunai dan 2/3 nya sembako, sedangkan bantuan dari Kota Tasikmalaya nanti tergantung kepada kebijakan pemerintah daerah, apakah akan melakukan hal sama ataupun tidak.
“Untuk kegiatan ini, setiap hari kami data lalu dievaluasi dan tiap pos ada danposko karena akan diserahkan laporannya kepada kesatuan TNI di bawah koordinasi Dandim Imam Wicaksono,” pungkas Wawali. Suslia.
