Kota, Wartatasik.com – Seakan telah mencoreng marwah karang taruna atas ketidaktransprannya kantor Pos cab Kota Tasikmalaya. Hari ini, gedung DPRD menjadi lautan biru di ruang Paripurna, Selasa (15/3/2022).
Audensi yang menghadirkan Ketua/Wakil Ketua Komisi IV DPRD kota Tasikmalaya Kepala Dinas Sosial dan Kepala Kantor Pos Cabang kota Tasikmalaya ini sempat diwarnai kisruh.
Pasalnya, ketika audensi berlangsung bahkan sampai beres pun masih banyak poin poin yang dipertanyakan Karang Taruna kepada Kepala Kantor Pos yang dinilai tidak bisa memberikan jawaban tegas dan jelas.
Kepala Kantor Pos Andrianto menjelaskan, bahwa ini adalah miskomunikasi kesalahpahaman dan diakui kalau sumber kesalahnnya ada pada dirinya.
“Ini akan menjadi evaluasi bagi kantor Pos Tasikmalaya, khususnya berada di bawah pimpinan saya dan akan saya evaluasi kedepannya lebih baik,” ungkapnya.
Andrianto mengaku, dalam waktu dekat ini pimpinan dewan dan Kepala Dinas Sosial juga Karang Taruna kota Tasikmalaya bersama kantor Pos Tasikmalaya akan ada pertemuan lanjutan.
“Kami meminta maaf kepada Karang Taruna secara lisan atas nama perusahaan, kesenjangan koordinasi juga tentang jadwal yang disiapkan ternyata berubah, karena itu semua rekomendasi dari kantor Pos pusat,” jelasnya.
Ditempat sama, Koordinator lapangan Front Penjaga Karang Taruna Arip Muztabasani mengatakan, bahwa tujuan aksi ini lebih mengefektipkan lagi kinerja PT Pos atas penyaluran pendistribusian bantuan pos tersebut.
“Disana tercantum bahwa karang taruna adalah sebagai pelaksana geoteging dan pendampingan titik koordinasi (tikor), tapi fakta dilapangan tidak seperti itu dan tidak ada koordinasi bagu,” tegasnya.
Justru kata Arip, yang terjadi banyak kegaduhan dari PT Pos tersebut yang manajerialnya carut marut dan justru karang taruna menjari kambing hitam, sehingga bnyak persepsi buruk atas kebobrokannya ini.
Menurut Arip, PT kantor Pos tidak ada transparansi seolah mengecilkan karang taruna, tidak mempercai secara penuh yang katanya kerjasama tapi intinya tidak profesional.
“Jika berbicara institusi karang taruna dan institusi PT kantor Pos, jangan mengadaikan gerakan sosial kita, maka bekerjasmalah secara profesional,” tutur Arip.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Hendra Budiman menambahkan, bahwa upaya perbaikan kedepan harus menjaga tangan dan melihat kepentingan kantor Pos dengan direksinya.
“Padahal karang taruna sudah membantu Kantor Pos, misalnya dalam meng update kartu keluarga sampai beres dalam waktu seminggu,” ungkapnya.
“Sepakat evaluasi koordinasi dibantu karang taruna kedepan koodinasi baik beretika, berempati dan saling menjaga marwah masing masing,” tambah Hendra.
Wakil Ketua DPRD kota Tasikmalaya H Muslim menyebut, bahwa yang jadi masalah PT Pos tidak jelas kerjasamanya dengan karang taruna.
“Jika melihat dilapangan yang bekerja adalah karang taruna, tetapi PT Pos ini kerjasamanya sama siapa? Itu saja,” pungkasnya. Suslia.
