Kota, Wartatasik.com – Ketidakharmonisan yang diduga terjadi antara Wali Kota Viman Alfarizi dan Wakil Wali Kota Diky Candra dinilai bukan lagi sekadar drama politik di tingkat elit.
Friksi di tubuh pimpinan daerah tersebut berdampak langsung terhadap jalannya roda pemerintahan, kelancaran pembangunan, hingga kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.
Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, Deden Faiz Taptazani, S.Sos. Menurutnya, dinamika yang tidak sehat di pucuk pimpinan membuat jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat Kepala Dinas hingga staf berada dalam posisi serba salah.
“Kondisi ini membuat ASN terjebak dalam kubu-kubuan dan takut melangkah. Menghadiri kegiatan Wali Kota dikira ‘orang Wali Kota’, sementara jika mendampingi Wakil Wali Kota takut dicap ‘kubu Wakil’. Ketakutan akan mutasi atau di-nonjob-kan membuat ASN memilih cari aman, pasif, dan lambat mengambil keputusan,” ujar Deden saat memberikan keterangannya, Selasa (13/10/2026).
Deden menambahkan, hilangnya kekompakan komando pimpinan berimbas pada kaku dan canggungnya koordinasi antar-dinas, yang kerap berujung pada sikap saling lempar tanggung jawab.
Selain dampaknya pada internal birokrasi, GMNU Kota Tasikmalaya juga menilai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Sektor pelayanan publik hingga penataan kota disinyalir terabaikan akibat minimnya komunikasi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Kasus dinamika penataan kawasan Dadaha hanyalah contoh kecil. Buruknya komunikasi menghasilkan kebijakan yang tumpang tindih dan proyek yang terburu-buru tanpa perencanaan matang. Penanganan sampah, perizinan, hingga fasilitas publik kehilangan fokus karena birokrasi bekerja di bawah ketegangan,” tegas Deden.
Lebih jauh, ia menilai ketidakseiramaan pimpinan daerah ini berpotensi mengaburkan arah pembangunan Kota Tasikmalaya. Janji-janji kampanye yang tertuang dalam visi-misi terancam terhenti, sementara fungsi pengawasan Wakil Wali Kota kerap terabaikan dalam keputusan-keputusan strategis. Hal ini juga menimbulkan risiko pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program-program yang cenderung ego-sektoral ketimbang prioritas warga.
Melihat kondisi tersebut, GMNU menuntut agar partai politik pengusung pasangan Viman–Diky tidak tinggal diam dan bersikap apatis.
“Partai pengusung memikul beban moral kepada pemilih. Mereka wajib turun tangan memediasi, mengevaluasi, dan menyatukan kembali pimpinan daerah. Pembiaran konflik ini menandakan kegagalan partai. Jika diam saja, partai pengusung turut bertanggung jawab atas stagnasi Kota Tasikmalaya,” jelasnya.
Deden menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanat rakyat, bukan panggung adu gengsi antar-individu.
“Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus senada dan seirama dalam merealisasikan janji politiknya. Partai pengusung harus mengambil sikap tegas ketika terjadi polemik sebagai bentuk akuntabilitas publik,” pungkas Deden. Asron
