Kota, Wartatasik.com – Penanggulangan bencana bukanlah sekadar merespons saat krisis tiba, melainkan urusan bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya yang baru dilantik, Budi Martanova, S.T., M.Si.
Budi memaparkan visi utama dan prioritas program yang akan diterapkannya. Fokus kinerja ke depan adalah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan di akar rumput melalui pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana, mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor, serta memastikan sistem peringatan dini (Early Warning System) berfungsi optimal.
“Kaitan prioritas program BPBD, tentu mengaktivasi beberapa risiko kejadian atau bencana. Untuk 100 hari kerja, secara prinsip setelah dilantik maka hal itu harus terus berjalan sesuai dengan tugas pokok BPBD. Tentunya yang akan saya lakukan adalah menyelaraskan apa yang telah ditetapkan di BPBD,” ujar Budi, Selasa (14/7/26).
Ia menekankan bahwa BPBD tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai lembaga penanggulangan bencana, BPBD harus bersinergi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Tasikmalaya, pemerintah provinsi, hingga tingkat nasional. Kerja sama ini juga mencakup Balai Sumber Daya Air (SDA) di wilayah Tasikmalaya, serta TNI dan Polri.
Terkait situasi terkini, Budi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) pada Kamis lalu. Rapat tersebut membahas potensi risiko kekeringan yang kini membayangi Kota Tasikmalaya.
“Kami sudah merancang beberapa potensi (penanganan) berdasarkan data dari Dinas PUTR dan Dinas Pertanian mengenai risiko-risiko yang mungkin timbul akibat dari bencana kekeringan ini,” lanjutnya.
Saat ini, status kekeringan di Kota Tasikmalaya baru memasuki tahap Status Siaga. Fenomena cuaca ekstrem akibat El Nino ini membawa ancaman kesehatan serius bagi masyarakat, mulai dari infeksi saluran pernapasan (ISPA) akibat polusi, dehidrasi, heatstroke karena suhu ekstrem, penyebaran penyakit akibat krisis air bersih, hingga peningkatan beban kardiovaskular.
Meski menghadapi cuaca ekstrem, lanjut Ia, BPBD Kota Tasikmalaya menegaskan belum menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT). Hal ini dikarenakan status bencana belum dinaikkan ke tingkat darurat, dan sejauh ini penanganan masih bisa diatasi oleh OPD terkait.
BACA JUGA: Isi Kekosongan Sejumlah Kepala OPD, Wali Kota Tasik Lantik Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
“Penggunaan BTT harus melalui kajian yang benar dan akurat, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Itu pun berlaku jika statusnya sudah darurat,” jelas Budi.
Ke depan, BPBD juga akan gencar melakukan edukasi kepada masyarakat luas, termasuk anak-anak sekolah, mengenai tata cara antisipasi jika terjadi gempa bumi, kebakaran, atau bencana lainnya—serupa dengan edukasi yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Sebab menurut Budi, penanggulangan bencana adalah tentang membangun perisai kesadaran bersama demi melahirkan masyarakat yang tangguh, tangkas, dan sadar mitigasi.
“Ingatlah bahwa kesiapsiagaan bukanlah sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mutlak untuk melindungi kehidupan,” pungkasnya. Asron
