Kabupaten, Wartatasik.com – Pelantikan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan hari ini untuk Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilakukan sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil) dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Koordinator Forum Kritis Mahasiswa Tasikmalaya, Abdul Aziz komentari tahapan rekrutmen Pantia Pemilihan Kecamatan yang diadakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan diselenggarakan dari mulai seleksi adminitrasi, seleksi tertulis/CAT dan seleksi wawancara dari tanggal 23 April sampai 15 Mei 2024.
Menurutnya, seleksi tersebut banyak yang tidak sesuai dan tidak transparan. Dari hasil penilaian wawancara yang indikatornya entah apa sampai pengumuman PPK terpilih bisa dilihat dari metode poin penilaian wawancara yang tidak dipublikasikan.
“Masukan dan tanggapan dari masyarakat juga seakan hanya formalitas tidak menjadi poin,” imbuhnya, Kamis (16/05/2024).
Dirinya juga menyebutkan bahwa pemilihan PPK di Kabupaten Tasikmalaya bisa di bilang nepotisme, dikarenakan PPK terpilih itu kebanyakan dari background organisasi yang sama dengan ketua atau anggota komisioner KPU Kab. Tasikmalaya.
Katanya dengan tegas, ini harus menjadi bahan evaluasi oleh Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP). “Karena, ini sudah menjadi rahasia umum jangan sampai tutup mata dan tutup telinga agar Pemilihan Kepala Daerah ini bisa berjalan sesuai asas Luber dan Jurdil,” tuturnya.
Lanjutnya, kalau perkerutannya saja sudah ada nepotisme untuk kepentingan salah satu kelompok, “Ini berarti sudah jelas ada muatan politik di dalamnya,” tambahnya.
Menurutnya nepotisme yang mempengaruhi hasil seleksi terhadap nama-nama yang keluar dan dinyatakan lolos.
“Dari mulai Test CAT sampai Test Wawancara yang diambil 10 besar, ada beberapa calon PPK yang rangking 10 bisa jadi yang pertama, begitupun sebaliknya yang pertama menjadi rangking terakhir,” ucapnya.
Ia juga tidak melihat indikator-indikator penilaian yang jelas, “Tentu ini sangat mencederai dan melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu,” tambahnya.
Dirinya beranggapan bahwa seharusnya ada transparansi dalam penilaian guna menciptakan badan adhock yang sehat sesuai asas Luberj dan urdil.
“Kalau dari segi rekrutmen saja sudah ada nepotisme, bagaimana nanti ketika dalam melakukan proses pemungutan suara, saya khawatir ada ketidaknetralan panitia penyelenggara menggunakan celah merugikan atau menguntungkan salah satu Paslon Kepala Daerah baik Bupati maupun Gubernur,” pungkasnya. Red
